KABAR MADURA | Penanganan masalah kekeringan dengan droping air untuk masyarakat di daerah terdampak kering kritis menjadi pekerjaan rutin Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setiap tahunnya. Namun, cara itu dinilai kurang begitu bermanfaat oleh Wakil Sementara DPRD Sumenep Dulsiam.
Menurut Dulsiam, pada tahun berikutnya perlu penanganan lanjutan khusus, yakni pengeboran tanah. Jika ada pengeboran dilakukan di masing-masing daerah kering kritis, dia yakin pada tahun berikutnya tidak ada lagi kekurangan air.
“Hal ini akan menjadi pembahasan serius, agar masyarakat yang dalam setiap tahun kekurangan air dapat teratasi,” katanya, Rabu (11/9/2024).
Dengan demikian, dia juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar dapat merencanakan program pengeboran itu. Politisi Partai Kebangikatan Bangsa (PKB) ini juga menekankan agar setidaknya mulai saat ini segera membentuk tim untuk melakukan pengeboran.
“Ini memang perlu diprioritaskan sebab jangka panjang yang perlu diperhatikan,” ucap dia.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sumenep Ach. Laili Maulidy mengatakan, dalam droping air yang sudah dijalankan, sudah dilakukan di tujuh desa, antara lain Desa Montorna, Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan, Desa Kombang Kecamatan Talango, Desa Basoka Kecamatan Rubaru, Desa Badur, Desa Tengedan, Desa Batuputih Daya Kecamatan Batuputih.
Terkait program pengeboran air tanah, akan diupayakan. dan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sumenep.
“Pengeboran sudah dilakukan pada Desa Montorna, saat ini masih butuh waktu ya. Kami sedang mengajukan ke BNPB agar proyek pengeboran ini bisa terealisasi,” kata dia. (imd/waw)
