KABAR MADURA | Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di Pamekasan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Pamekasan, Senin (27/10/2025). Puluhan massa aksi tersebut menuntut agar kawasan Monumen Arek Lancor (Arlan) kembali dibuka untuk aktivitas jual beli para PKL.
Mereka menilai, area Food Colony Sae Salera di Jalan Dirgahayu yang dijadikan pusat sentra PKL tidak strategis dan sepi pengunjung.
Menanggapi hal itu, Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman turun langsung menemui para pendemo. Dia menyampaikan, pemerintah kabupaten (pemkab) telah menyiapkan beberapa langkah solusi untuk menjawab persoalan tersebut.
Menurutnya, solusi pertama adalah memberikan izin bagi para PKL untuk berjualan di kawasan depan Mandhapa Agung Ronggosukowati setiap hari Sabtu dan Minggu.
Adapun solusi kedua, kata Bupati Kholil, pemerintah akan melakukan perbaikan di area Food Colony agar menjadi lebih representatif dan ramah bagi para pedagang.
Bupati Kholil berharap, upaya-upaya tersebut dapat menjadi jalan tengah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para PKL di Pamekasan.
“Kami tidak berjanji, tapi kami akan mengupayakan semaksimal mungkin. Karena kami harus mengkaji dari segi hukum dulu. Apakah bangunan atau aset pemkab jika dirobohkan, salah atau tidak,” tuturnya saat menemui massa aksi.
Sementara itu, Koordinator Massa Aksi, A. Faisol, menilai bahwa solusi yang disampaikan bupati belum sepenuhnya menjawab tuntutan para PKL. Menurutnya, kebijakan berjualan di depan pendopo yang dibatasi hanya dua hari dinilai kurang memudahkan para pedagang.
“PKL diperbolehkan berjualan di depan Pendopo, tapi dibatasi hanya dua hari. Itu bukan mempermudah namun justru mempersulit,” tuturnya.
Faisol menyebut, pihaknya punya satu opsi yang bisa dijadikan pijakan pemkab dalam mengambil putusan terkait persoalan PKL tersebut.
“Kami tawarkan satu opsi, silakan pemkab memproses penataan yang telah direncanakan. Tapi sementara waktu, PKL diperbolehkan untuk berjualan di Arek Lancor,” ungkapnya. (nur/zul)
