KABAR MADURA | Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Bahauddin Mudhary (UNIBA) Madura kembali menegaskan sikap penolakannya terhadap wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).
Penolakan tersebut diwujudkan melalui mimbar demokrasi yang digelar pada Minggu malam, (11/1/2026), di halaman gedung DPRD Sumenep.
Aksi tersebut menjadi bentuk perlawanan simbolik sekaligus pernyataan sikap moral mahasiswa terhadap apa yang mereka nilai sebagai kemunduran demokrasi dan ancaman serius terhadap kedaulatan rakyat.
Ketua Komisariat PMII UNIBA Madura, Tijanuz Zaman, dalam orasinya menegaskan bahwa pilkada langsung merupakan capaian penting reformasi yang tidak boleh ditarik mundur hanya dengan dalih efisiensi anggaran.
“Ini cacat logika. Biaya politik mahal bukan karena rakyat memilih langsung, tetapi karena sistem politik masih dikunci oleh threshold dan kepentingan elite. Solusinya bukan mencabut hak rakyat,” tegas Zaman di hadapan peserta mimbar.
Menurut PMII UNIBA Madura, skema pilkada melalui DPRD justru berpotensi memperlebar ruang politik transaksional, kompromi elite, serta oligarki partai yang minim pengawasan publik. Kondisi tersebut dinilai sangat berbahaya, khususnya bagi daerah seperti Sumenep yang membutuhkan pemimpin dengan legitimasi kuat dari rakyat secara langsung.
“Jika pilkada diserahkan ke DPRD, transaksi politik akan berjalan lebih mulus. Rakyat tidak lagi menjadi subjek demokrasi, melainkan sekadar objek,” lanjutnya.
PMII UNIBA juga menyoroti sikap sejumlah partai politik yang dinilai ikut melegitimasi wacana tersebut. Padahal, DPRD semestinya berfungsi sebagai representasi suara rakyat, bukan justru menjadi alat perampasan hak politik warga.
“Demokrasi adalah harga diri rakyat. Jika hak itu dirampas, kami tidak akan diam. Reformasi tidak lahir dari ruang nyaman,” ujar Zaman dengan nada tegas.
Melalui mimbar demokrasi ini, PMII UNIBA Madura menyatakan siap berada di barisan terdepan dalam menolak kebijakan tersebut jika benar-benar diberlakukan. Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, mahasiswa, dan kelompok pro-demokrasi untuk menyatukan suara dalam menjaga marwah demokrasi.
“Reformasi memakan banyak korban. Jangan khianati darah dan air mata itu hanya demi kepentingan elite,” pungkasnya. (ara/waw)
