KABAR MADURA | Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG Sampang mulai menelusuri potensi kerugian negara dalam polemik penyaluran MBG yang diduga menyeret SPPG Shavina Shavira. Langkah ini dilakukan menyusul mencuatnya dugaan distribusi MBG ke sekolah yang tidak memiliki aktivitas belajar mengajar.
Sekretaris Satgas MBG Sampang Sudarmanto menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan pendalaman data, khususnya terkait validitas sekolah penerima manfaat MBG serta kesesuaian antara data administratif dengan kondisi faktual di lapangan.
“Pemeriksaan belum selesai, saat ini tim sedang mengumpulkan dan mencocokkan berbagai data, mulai dari administrasi, mekanisme penyaluran dan kesesuaian pelaksanaan di lapangan,” katanya, Senin (26/1/2026).
Nama SPPG Shavina Shavira mencuat setelah diduga mendistribusikan MBG ke SDN Batuporo Timur 1, sekolah yang belakangan diketahui tidak menjalankan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara normal sejak tahun 2023. Meski demikian, sekolah tersebut masih tercatat aktif secara administrasi dan tercantum sebagai penerima bantuan pemerintah.
Satgas MBG menegaskan bahwa program MBG hanya diperuntukkan bagi peserta didik aktif yang mengikuti kegiatan pembelajaran. Penyaluran ke sekolah yang secara faktual tidak beroperasi dinilai melanggar prinsip akuntabilitas dan berpotensi melanggar hukum.
“Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran prosedur atau indikasi penyimpangan yang berdampak terhadap kerugian negara, maka Satgas akan merekomendasikan langkah lanjutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Menurut Sudarmanto, Satgas MBG Sampang melakukan penyelidikan secara hati-hati dan profesional agar menghasilkan penilaian objektif serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Hasil akhirnya akan kami sampaikan setelah pemeriksaan tuntas,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi Kabar Madura kepada Kepala SPPG Shavina Shavira, Hoiruman, belum dijawab dan tidak ada keterangan resmi terkait dugaan tersebut. (yan/waw)
