Penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat di Pamekasan mencapai 61 anak, melebihi kuota 30 peserta didik. Siswa angkatan 2026-2027 sementara akan belajar di Sampang karena gedung permanen belum tersedia.
DTSEN
Mensos Apresiasi Progres Sekolah Rakyat di Sampang, Pembangunan Tembus 54 Persen
Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mengapresiasi progres pembangunan Sekolah Rakyat di Sampang yang telah mencapai 54 persen. Proyek ditarget rampung Juni 2026 dan siap menampung 1.000 siswa dari keluarga kurang mampu.
Daftar Penerima Manfaat BSPS 2026 Tahap Dua di Bangkalan Masih Menunggu Verifikasi Pemerintah Pusat
Daftar penerima manfaat BSPS 2026 tahap dua di Bangkalan masih menunggu verifikasi pemerintah pusat. Sebanyak 73 calon penerima diusulkan tersebar di sejumlah kecamatan.
Mekanisme Berbeda, SRMP Pamekasan Jaring Siswa Lewat Asesmen dan Penjangkauan
SRMP 29 Pamekasan tidak membuka pendaftaran siswa baru. Proses seleksi dilakukan melalui asesmen PKH dengan menunggu arahan resmi dari Kemensos.
71 Ribu PBI JK di Bangkalan Dihapus, Baru 12 Orang Ajukan Reaktivasi
Sebanyak 71 ribu lebih kepesertaan BPJS Kesehatan segmen PBI JK di Bangkalan dinonaktifkan setelah penyesuaian data DTSEN. Namun hingga kini hanya 12 warga yang mengajukan reaktivasi ke Dinsos.
57 Ribu PBI BPJS di Pamekasan Dinonaktifkan, 1.744 Orang Ajukan Reaktivasi
Sebanyak 57 ribu PBI JK di Pamekasan dinonaktifkan karena masuk desil 6–10 DTSEN. Sebanyak 1.744 warga ajukan reaktivasi dan 1.671 di antaranya telah disetujui Dinsos setempat.
Rumah Tidak Layak Huni, Warga Gladak Anyar Pamekasan justru Terdata Desil Lima ke Atas
Kondisi rumah warga Gladak Anyar, Pamekasan, sangat memprihatinkan namun terdata desil lima ke atas sehingga tidak menerima bantuan sosial. Dinsos Pamekasan buka suara dan lakukan pemutakhiran data.
FWP dan Fraksi Demokrat Soroti DTSEN, Penentuan Desil Banyak Tidak Sesuai
Ketidakakuratan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Pamekasan disorot karena menyebabkan warga kehilangan akses jaminan kesehatan dan bantuan sosial, serta berpotensi memicu konflik sosial.
DTSEN belum Jadi Dasar Penyaluran PKH Tahap Pertama
“Nanti untuk tahap kedua tidak pakai DTKS, tapi akan menggunakan data DTSEN, hari ini dalam proses verifikasi dan validasi,” papar Koordinator PKH Wilayah VI Jawa Timur Hanafi, Minggu (2/3/2025).
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.