Stakeholder pendidikan di Sumenep, khususnya Komisi IV DPRD dan Dewan Pendidikan, diminta tidak tinggal diam terhadap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tahun pelajaran 2024–2025.
Dewan Pendidikan Sumenep
Realisasi DAK di Sumenep Terindikasi Tidak Sesuai Juknis
Berdasarkan hasil temuan dari DPS Sumenep, bila sebelumnya terkesan dimonopoli oleh dua orang pelaksana dengan cv atau PT berbeda, kali ini material diduga kuat tidak sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan DAK.
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.