KABAR MADURA | Kini marak pembubaran nobar dan diskusi film dokumenter Pesta Babi. Oknum aparat TNI bertindak represif, dengan alasan kondusivitas dan film tersebut dinilai mengandung kontroversial yang dapat memecah belah publik.
Whatdoc mencatat terdapat 21 intimidasi serius selama pemutaran film ini di berbagai daerah. Teranyar di Kota Ternate Maluku Utara kembali dibubarkan oleh pihak TNI pada Rabu (13/5/2026). Alasannya, kegiatan tersebut tidak mengantongi izin dari pihak kepolisian dan pihak kampus. Film karya Dandy Laksono dan Cypre Dale itu dirasa provokatif.
Sekjen PPMI Nasional Ach. Zainuddin mengecam tindakan pembubaran fim Pesta Babi di berbagai daerah. Menurutnya, itu merupakan tindakan yang mencoreng demokrasi. Sebab, menurutnya negara demokrasi harus memberikan ruang kebebasan yang telah dijamin dalam konstitusi.
“Pembubaran nobar dan diskusi film ini menunjukkan betapa takutnya mereka. Ini jadi bukti nyata kalau demokrasi sudah mati,” sesalnya.
Zainuddin–sapaan akrabnya, menambahkan bahwasa kegiatan nobar film ini seharusnya menjadi bahan refleksi bagi pemerintah. Yakni, untuk menghentikan segala bentuk penjajahan di atas tanah yang katanya sudah merdeka.
Menurutnya, negara harus benar-benar memberikan ruang kebebasan bagi masyrakat sipil dalam berkumpul dan berserikat dalam menyampaikan pendapat. Bukan malah menjadi aktor yang menyebabkan turunnya demokrasi sebagai hak konstitusional.
“Hentikan segala bentuk tindakan intimidasi pembubaran kegiatan nobar film dan diskusi Pesta Babi,” ungkapnya.
Dia juga berharap negara harus bisa hadir memberikan ruang kebebasan sipil. Jangan sampai memberikan tindakan yang membuat kemunduran demokrasi dengan alasan yang sama tidak akal.
“Saya rasa film ini tidak ada yang mengandung kotroversi dan provokatif. Adegannya berdasarkan jurnalisme investigatif,” ungkapnya.
Dia juga menegaskan jika pemerintah tidak bersalah, harusnya tidak perlu membubarkan kegiatan diskusi film. Menurutnya, kejadian ini merupakan potret negara yang takut pada rakyat yang kritis.
“Tindakan oknum TNI merupakan bukti bahwa negara takut pada rakyat sipil yang kritis dan tahu betapa busuknya sistem pemerintahan di negara ini,” ujarnya.
Zainuddin juga mendesak dengan tegas untuk menghentikan segala bentuk intimidasi pada jurnalis dan rakyat sipil yang melakukan nobar dan diskusi film. Sebab, negara harus benar-benar menjamin demokrasi berjalan sebagaimana mestinya.
“Hentikan tindakan intimidasi terhadap rakyat sipil dan jurnalis. Tegakkan demokrasi di negara ini,” tandanya. (ara/zul)
