KABAR MADURA | Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap aparatur pemerintah yang melanggar disiplin dan etika. Ketegasan itu berlaku bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Pernyataan itu disampaikan menyusul adanya laporan dugaan perselingkuhan yang melibatkan seorang dokter berstatus PPPK dengan tenaga honorer di salah satu puskesmas di bawah naungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep.
“Saya mendapat laporan dengan bukti-buktinya, ada oknum dokter PPPK di puskesmas yang melanggar disiplin dan etika,” ujarnya, Senin (3/11/2025).
Menurut Bupati Fauzi, pemerintah daerah tidak akan mentolerir pelanggaran yang mencederai nilai moral dan tanggung jawab aparatur. Jika terbukti bersalah, maka pelaku harus diproses sesuai aturan kepegawaian, termasuk kemungkinan pemutusan hubungan perjanjian kerja.
“Kalau memang ada bukti yang kuat, sanksi terberat yang bisa dijatuhkan adalah penghentian dan atau pemutusan hubungan perjanjian kerja,” tegasnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai ketegasan itu penting untuk menjaga marwah pemerintah daerah dan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur, khususnya tenaga medis. Dia menekankan bahwa aparatur negara harus menjadi teladan bagi masyarakat, bukan justru mencoreng nama baik instansi.
“Masyarakat mempercayakan pelayanan kesehatan kepada tenaga medis. Jika ada yang berperilaku tidak pantas, tentu mencederai citra institusi dan merugikan rekan sejawat yang bekerja dengan baik,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Bupati Fauzi juga mengingatkan seluruh ASN dan PPPK agar fokus bekerja memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bukan terlibat dalam perilaku yang melanggar norma sosial maupun hukum. Dia juga mengingatkan kembali pesan yang pernah disampaikan saat penyerahan SK PPPK pada akhir September lalu, mengenai pentingnya menjaga integritas dan profesionalitas.
“PPPK jangan ada kasus perselingkuhan dan bermain judi online yang merusak diri sendiri, keluarga, dan citra pemerintah daerah. ASN dan PPPK harus memberi teladan, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan menjaga nama baik institusi,” pungkasnya. (ara/waw)
