KABAR MADURA | Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Hairul Anwar, menegaskan bahwa pemangkasan signifikan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2026 tidak boleh menjadi alasan desa kehilangan arah pembangunan. Menurutnya, penurunan anggaran justru harus dijadikan momentum bagi desa untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan tata kelola potensi lokal.
Hairul menyampaikan hal tersebut merespons turunnya pagu DD Sumenep dari Rp334 miliar pada 2025 menjadi sekitar Rp109 miliar pada 2026. Penurunan drastis ini membuat banyak desa kehilangan ruang fiskal untuk pembangunan fisik.
“Penurunan DD memang berat, tapi desa tidak boleh bergantung sepenuhnya pada transfer pusat. Ini saatnya desa dipacu untuk mandiri dan kreatif mengelola potensi yang ada,” ujar Hairul, Selasa (20/1/2026).
Menurutnya, paradigma pembangunan desa harus mulai bergeser. Jika selama ini DD identik dengan pembangunan infrastruktur fisik, maka ke depan desa harus lebih fokus pada penguatan ekonomi desa, BUMDes, dan sektor produktif berbasis potensi lokal.
“Desa punya sumber daya alam, sumber daya manusia, dan peluang ekonomi. Tinggal bagaimana kepala desa dan perangkatnya mampu mengelola itu secara profesional dan transparan,” tegas dia.
Hairul mengakui, dengan juknis DD 2026 yang lebih ketat dan didominasi program wajib seperti BLT, layanan kesehatan, ketahanan pangan, hingga Koperasi Desa Merah Putih, ruang pembangunan fisik memang sangat terbatas. Namun, kondisi itu menurutnya tidak boleh mematikan inovasi desa.
“Kalau infrastruktur tidak bisa dibiayai penuh dari DD, desa bisa mencari alternatif: kolaborasi dengan pihak ketiga, optimalisasi PADes, hingga penguatan peran BUMDes sebagai mesin ekonomi,” jelasnya.
Dia juga menekankan pentingnya perencanaan desa yang adaptif melalui musyawarah desa (musdes). Dengan anggaran terbatas, musdes harus benar-benar menjadi forum strategis untuk menentukan prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Musdes jangan hanya formalitas. Dengan anggaran yang menurun, setiap rupiah harus tepat sasaran dan berdampak jangka panjang,” kata Hairul.
Di sisi lain, Hairul meminta pemerintah daerah dan pendamping desa untuk lebih aktif memberikan asistensi kepada desa-desa, terutama dalam pengembangan usaha, manajemen BUMDes, serta pemanfaatan program nasional yang masih tersedia.
“Desa jangan dibiarkan berjalan sendiri. Pendampingan harus diperkuat agar desa tidak gagap menghadapi perubahan kebijakan fiskal,” pungkasnya. (ara/waw)
