KABAR MADURA | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep tidak hanya memberikan bantuan kepada ribuan guru ngaji, melainkan juga mengikutsertakan mereka dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu sebagai langkah perlindungan sosial bagi para pekerja rentan.
Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setkab Sumenep Kamiluddin menyampaikan, tahun 2024 ini pemerintah kembali menganggarkan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumenep.
Dana tersebut untuk tunjangan sebanyak 2.000 orang guru ngaji, dengan rincian setiap orang menerima sebesar Rp1.200.000 dalam setahun. Penerima program ini bergilir setiap tahunnya, karena keterbatasan anggaran. Anggaran totalnya sekitar Rp2,4 miliar di tahun 2024.
“Itu upaya kami untuk kepentingan kesejahteraan para guru ngaji di Kota Keris ini,” kata dia.
Saat ini, lebih dari 2.000 guru ngaji yang tersebar di 27 kecamatan terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran yang dibayarkan mencapai Rp16.800 per bulan, dengan total anggaran Rp2,4 miliar dari APBD TA 2024.
“Program ini sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah, karena para guru ngaji memiliki peran dan kontribusi kepada pembangunan di bidang ilmu agama kepada anak-anak sejak dini,” imbuhnya.
Pihaknya berharap, dengan adanya program tersebut, dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada para guru-guru ngaji di ujung timur Pulau Madura ini.
Untuk diketahui, Pemkab Sumenep telah mengucurkan dana sebesar Rp6,7 miliar untuk guru ngaji dalam beberapa tahun terakhir. Rincian dana tersebut meliputi Rp1,9 miliar untuk 1.660 guru ngaji pada tahun 2021, Rp 2,4 miliar untuk 2.017 guru ngaji pada tahun 2022, dan anggaran yang sama untuk 2.025 guru ngaji pada tahun 2023. (ara/waw)
