KABAR MADURA | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pamekasan dinilai membutuhkan keberadaan satuan tugas (satgas). Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pamekasan Mohammad Alwi.
Menurutnya, satgas MBG akan memperjelas alur koordinasi antarinstansi serta memastikan pelaksanaan program berjalan lebih terarah. Selama ini pemantauan hanya dilakukan terbatas dan bersamaan dengan kegiatan lain.
“Dengan satgas, jelas siapa melakukan apa. Misalnya peran Disdik, Dinkes, dan lainnya bisa turun bersama untuk monitoring ke sekolah,” ujarnya, Rabu (1/10/2025).
Terkait insentif bagi penanggung jawab kegiatan (PIC) MBG di sekolah, Alwi mengaku belum menerima informasi resmi.
“Kalau memang ada tentu menyenangkan,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah (Korwil) Program MBG Pamekasan Hariyanto Rahmansyah Tri Arif menjelaskan, pembentukan satgas sudah dikoordinasikan dengan Pemkab Pamekasan. Namun secara resmi masih menunggu tanda tangan bupati.
“Kabar terakhir, terkait satgas sudah ada di biro hukum,” terangnya.
Dia menambahkan, insentif PIC secara teknis juga menunggu instruksi dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Kepala Satuan Pendidikan Penyelenggara (SPPG) Khusus Pamekasan Nurul Hidayat menambahkan, informasi terkait insentif sudah disosialisasikan, yakni Rp100 ribu per hari, yang dicairkan setiap sepuluh hari kerja.
“Setiap sekolah ditunjuk satu PIC oleh kepala sekolah, kemudian dikoordinasikan ke SPPG. Saat ini ada 13 sekolah dengan 13 PIC,” jelasnya. (rul/ong)
