KABAR MADURA | Setelah bertahun-tahun tidak memberikan kontribusi ke pendapatan asli daerah (PAD), Perusahaan Daerah (PD) Sumekar akhirnya mulai menyetor PAD kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep.
Pada tahun 2025, badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut tercatat memberikan kontribusi sebesar Rp10 juta, meski dinilai masih sangat minim.
Direktur PD Sumekar, Hendri Kurniawan, mengakui bahwa selama beberapa tahun terakhir kondisi perusahaan daerah tersebut memang tidak sehat. Sejumlah persoalan internal menjadi penghambat utama kinerja perusahaan, jauh sebelum dirinya dipercaya memimpin PD Sumekar.
“Kita sama-sama tahu, kondisi PD Sumekar sebelumnya memang perlu evaluasi besar-besaran. Banyak persoalan internal yang harus diselesaikan,” ujar Hendri.
Dia mengungkapkan, saat pertama kali ditunjuk sebagai direktur pada tahun 2023, dia cukup terkejut dengan kondisi internal perusahaan. Sejak saat itu, fokus utama manajemen adalah melakukan pembenahan agar roda bisnis dapat kembali berjalan.
“Di awal-awal kami memang belum bisa menyumbang PAD karena fokus pada pembenahan manajemen internal,” jelasnya.
Memasuki tahun 2025, Hendri menyebut kondisi PD Sumekar mulai menunjukkan pemulihan. Core business perusahaan perlahan berjalan, meskipun belum sepenuhnya maksimal.
“Alhamdulillah, tahun ini kami sudah bisa memberikan kontribusi ke PAD. Ini hasil kerja keras selama 2025 dan menjadi kontribusi pertama kami,” tegas Hendri.
Meski nilai kontribusi masih kecil, Hendri menilai capaian tersebut sebagai bukti bahwa PD Sumekar mulai bangkit dari keterpurukan.
“Kontribusinya memang baru sepuluh juta rupiah, tapi kami berharap ini menjadi awal yang baik ke depan,” imbuhnya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Sumenep Juhari juga meminta agar PD Sumekar segera berbenah secara menyeluruh dan tidak berjalan di tempat. Menurutnya, BUMD harus mampu membaca peluang dan berinovasi agar benar-benar memberi dampak bagi daerah.
“Kontribusi ini jangan hanya simbolik. PD Sumekar harus segera berbenah, berani inovatif, dan serius mengelola potensi bisnis yang ada. BUMD itu harapan daerah, bukan beban,” tegas Juhari.
Dia menekankan bahwa DPRD akan terus melakukan pengawasan agar PD Sumekar mampu tumbuh sehat dan menjadi salah satu penopang PAD Sumenep di masa mendatang. (ara/waw)
