Polemik belanja infrastruktur APBD Bangkalan mencuat setelah BPKAD menyebut rasio mencapai 36,21 persen. Ketua DPRD Bangkalan Dedy Yusuf membantah dan mengaku terkejut dengan angka tersebut.
keuangan daerah
Sumenep Genjot PAD Lewat Transaksi Elektronik, DPRD Bidik Transparansi
Sumenep mendorong peningkatan PAD melalui transaksi elektronik untuk mencegah kebocoran dan memperkuat transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Tekanan Fiskal dan Batas Belanja Pegawai, Bangkalan Dipastikan tanpa Rekrutmen ASN Tahun 2027
Pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen sesuai UU HKPD membuat Pemkab Bangkalan berpotensi meniadakan rekrutmen pegawai baru pada 2027, di tengah penurunan dana transfer pusat hingga Rp200 miliar.
DPRD Sumenep Dorong Digitalisasi Transaksi untuk Tingkatkan PAD
DPRD Sumenep melalui Komisi II mendorong digitalisasi transaksi guna meningkatkan PAD, transparansi, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
PD Sumekar Mulai Setor PAD, DPRD Minta Tak Sekadar Simbolik
Setelah bertahun-tahun tanpa kontribusi, PD Sumekar akhirnya menyetor PAD ke Pemkab Sumenep sebesar Rp10 juta pada 2025. DPRD menilai langkah ini positif, namun meminta BUMD tersebut segera berbenah dan berinovasi agar kontribusinya signifikan bagi daerah.
Anggaran Rp777 Miliar Belum Terserap, DPRD Sampang Desak Pemkab Percepat Realisasi Proyek
Menjelang akhir tahun 2025, serapan APBD Sampang baru mencapai 63,85 persen atau sekitar Rp1,37 triliun dari total anggaran. Anggota DPRD Sampang Mahfud mendesak pemkab mempercepat realisasi agar tidak menimbulkan SILPA tinggi dan memastikan pengelolaan anggaran tetap efektif serta akuntabel.
Pemkab Sumenep Rencanakan Belanja APBD 2026 Rp2,2 Triliun
Pemkab Sumenep rencanakan belanja daedah sebesar Rp2,217 triliun pada APBD Sumenep 2026,dengan rincian belanja operasi Rp1,594 triliun, belanja modal Rp73,85 miliar. Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo sudah menyerahkan nota keuangan Raperda APBD Sumenep 2026 kepada DPRD Sumenep.
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.