KABAR MADURA | Pada 2024 lalu, produksi tembakau Sumenep mencapai titik tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sebanyak 11.309,88 ton tembakau berhasil dipanen dari lahan seluas 15.823 hektare, menjadikan Sumenep sebagai salah satu episentrum tembakau nasional.
Namun, kejayaan di tahun 2024 ini terancam tidak berlanjut. Tahun 2025, luas tanam diperkirakan anjlok hampir 50 persen, hanya menjadi sekitar 8.000 hektare.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep Chainur Rasyid mengungkapkan bahwa lonjakan produksi 2024 terjadi karena antusiasme petani yang kembali tumbuh setelah melihat harga jual yang menguntungkan dan adanya pendampingan intensif dari pemerintah daerah.
“Tahun 2024 menjadi momentum kebangkitan tembakau Sumenep. Petani melihat prospek harga yang baik, sehingga mereka kembali menanam dalam skala luas,” ujar Chainur.
Ledakan produksi tersebut menggerakkan ekonomi desa. Buruh tani, transporter, hingga pedagang musiman merasakan dampak langsung. Gudang pabrikan bahkan menambah jam operasional hingga malam hari guna menyerap hasil petani.
Namun, situasi berbalik pada 2025. Penurunan luas tanam mengindikasikan melemahnya kepercayaan petani akibat kekhawatiran harga tidak stabil.
“Ketika pasar melemah atau harga turun, petani langsung beralih ke komoditas lain,” tegas Chainur.
Produksi tertinggi didominasi wilayah daratan seperti Guluk-Guluk, Pasongsongan, Ambunten, Ganding, dan Bluto, yang menghasilkan tembakau berkualitas premium dengan aroma kuat dan daya bakar tinggi. Sebaliknya, wilayah tadah hujan seperti Batang-Batang, Gapura, Dasuk, Rubaru, Lenteng, dan Manding masih menghadapi kendala kualitas karena cuaca tidak stabil.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep Juhari menyoroti tajam penurunan luas tanam tembakau tersebut dan menilai situasi ini sebagai ancaman serius bagi ekonomi daerah.
“Ini alarm keras. Jangan sampai pemerintah hanya bangga dengan data produksi, tetapi abai terhadap keberlanjutan. Penurunan luas tanam ini bukti petani mulai kehilangan harapan,” tegas Juhari.
Dia mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mengambil langkah konkret dengan memastikan tata niaga yang adil dan adanya jaminan harga dari pabrikan rokok nasional.
“Petani kita bukan penjudi. Mereka bekerja dengan keringat dan modal besar. Jika harga tidak dijamin, mereka akan meninggalkan tembakau dan memilih komoditas lain,” ujarnya.
Juhari juga mengingatkan bahwa dampak dari melemahnya komoditas tembakau akan berimbas pada ribuan buruh rajang, sopir angkutan, dan pedagang musiman.
“Jika tembakau merosot, bukan hanya petani yang terdampak. Ekonomi desa bisa lumpuh. Pemerintah harus hadir, bukan hanya menjadi penonton,” tegasnya. (ara/waw)
