KABAR MADURA | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mengambil langkah aktif guna memastikan keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya bagi warga kurang mampu yang bergantung pada program BPJS Kesehatan.
Upaya itu ditunjukkan melalui kunjungan dan koordinasi langsung ke kantor pusat BPJS Kesehatan yang dilakukan Wakil Bupati Pamekasan H. Sukriyanto bersama Wakil Ketua DPRD Pamekasan Ismail serta Anggota Komisi V DPRD Rosyid Fansori, Rabu (17/12/2025). Langkah ini dilakukan sebagai bentuk ikhtiar mencari jalan keluar atas persoalan pembiayaan jaminan kesehatan daerah.
Koordinasi tersebut menjadi penting menyusul adanya potensi lebih dari 86 ribu warga Pamekasan yang terancam kehilangan status kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) pada tahun 2026 mendatang. Ancaman itu muncul akibat keterbatasan kapasitas anggaran daerah dalam menanggung iuran peserta.
Wakil Bupati Pamekasan H. Sukriyanto mengatakan, pemkab berkomitmen penuh untuk tidak membiarkan masyarakat kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan.
“Masalah kesehatan masyarakat menjadi perhatian khusus pemerintah daerah. Kami tidak ingin ada warga yang kehilangan hak layanan kesehatan. Karena itu, kami terus mencari jalan terbaik, termasuk berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan pusat dan pemerintah pusat,” ujar Wabup Sukri.
Selain membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, Pemkab Pamekasan juga melakukan pendekatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Salah satu tujuan koordinasi tersebut adalah mengupayakan penghapusan status nonprioritas dalam program Universal Health Coverage (UHC), agar seluruh masyarakat Pamekasan tetap mendapatkan perlindungan kesehatan secara optimal.
Di sisi internal, pemkab juga melakukan pembenahan data kepesertaan BPJS Kesehatan. Proses verifikasi dan validasi dilakukan untuk memastikan keakuratan data penerima manfaat, menyusul ditemukannya peserta yang telah meninggal dunia namun masih tercatat aktif.
“Validasi data ini sangat penting agar anggaran yang terbatas benar-benar tepat sasaran dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Ismail, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang ditempuh pihak eksekutif. Menurutnya, sektor kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan daerah.
“Kami di DPRD mendukung penuh upaya eksekutif. Kesehatan masyarakat adalah kebutuhan dasar dan tidak boleh dikorbankan. Kami siap mengawal dan memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, termasuk terkait BPJS Kesehatan,” tegas Ismail.
Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, sinergi antara eksekutif dan legislatif, serta koordinasi lintas pemerintahan, menjadi kunci utama agar masyarakat Pamekasan tetap memperoleh jaminan layanan kesehatan yang layak dan berkelanjutan.
“Tentu hal ini butuh koordinasi yang aktif untuk mencari solusi, eksekutif dan legislatif terus mencari cara,” tukasnya. (nur/zul)
