KABAR MADURA | JAKARTA – Rektor Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya, Prof. Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H., menegaskan pentingnya arah kebijakan ekonomi nasional yang berlandaskan konstitusi dan berpihak pada kesejahteraan rakyat dalam Dialog Publik Catatan Awal Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantin Demokrasi DPR RI, Kamis (29/1/2026).
Dialog publik bertema “Menakar Proyeksi Ekonomi 2026 dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat” ini diselenggarakan oleh Forum Staf Anggota (FOSTA) Fraksi Partai Golkar DPR RI. Kegiatan menghadirkan Wakil Ketua DPR RI Ir. Hj. Sari Yuliati, M.T. sebagai keynote speaker, serta narasumber Dr. H. Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H., Wahyu Utomo, S.Sos., M.Si., Dr. Munadi Herlambang, ST., MA., CRGP., QRGP., dan Prof. Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H.
Dalam paparannya, Prof. Siti Marwiyah menekankan bahwa proyeksi ekonomi 2026 harus selaras dengan mandat UUD 1945, khususnya dalam menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, negara hukum harus hadir secara nyata melalui kebijakan ekonomi yang tidak hanya kuat secara regulatif, tetapi juga berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain dialog publik, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Implementation Agreement (IA) kerja sama antara Universitas Dr. Soetomo dan DPR RI, serta penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) Fakultas Hukum Unitomo yang diwakili oleh Dr. Vieta Imelda Cornelis, selaku Kepala Puspakopi Unitomo, sebagai bentuk penguatan kolaborasi akademik dan kajian kebijakan publik.
Sementara itu, Ketua Forum Staf Anggota (FOSTA) Fraksi Partai Golkar DPR RI, Nur Wahyu Satrio Wibowo, menyampaikan bahwa dialog publik ini dirancang sebagai ruang strategis untuk mempertemukan gagasan, aspirasi, dan kebutuhan riil masyarakat.
“FOSTA FPG DPR RI hadir sebagai ruang diskusi dan pertukaran gagasan, sekaligus ruang penyambung aspirasi. Kami ingin memastikan setiap langkah kebijakan ekonomi tidak hanya kuat di atas angka, tetapi juga benar-benar terasa manfaatnya bagi masyarakat, mulai dari usaha kecil, petani, buruh, nelayan, hingga generasi muda,” ujar Nur Wahyu.
Dialog publik ini diharapkan dapat memperkaya perspektif lintas sektor serta memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan perguruan tinggi dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. (rul/zul)
