KABAR MADURA | Nasib petani rumput laut di Kabupaten Sumenep kian terjepit. Komoditas yang dulu menjadi penopang ekonomi warga pesisir kini berada di titik nadir: harga anjlok, bibit menurun, panen gagal, sementara pemerintah daerah terkesan tidak berdaya.
Damawiyah (49), petani asal Desa Pagarbatu, Kecamatan Saronggi, menjadi satu dari ratusan petani yang merugi besar. 10 keramba bambu miliknya boncos, padahal modal Rp10 juta sudah digelontorkan.
“Saya kayak orang stres. Dari sepuluh keramba, panen cuma dapat satu kwintal. Dulu bisa puluhan juta, sekarang rugi terus,” keluhnya, Kamis (18/9/2025).
Harga pun kian terpuruk. Saat ini rumput laut basah hanya Rp2.500/kg, semi kering Rp7.000, dan kering Rp10.000/kg. Padahal dulu harga kering bisa menembus Rp25.000/kg.
“Dulu petani bisa kaya dari rumput laut. Sekarang seperti dipaksa miskin,” ujarnya getir.
Di tengah keterpurukan itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep justru mengakui keterbatasannya. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan (Diskan) Sumenep Edie Ferrydianto blak-blakan bahwa daerah tidak punya anggaran untuk menyelamatkan sektor ini.
“Tahun ini dari kabupaten tidak ada. Tahun depan juga tidak ada karena anggarannya sudah diplot. Mungkin baru bisa diperjuangkan di perubahan anggaran 2026,” katanya.
Edie juga menyoroti bibit yang sudah menurun kualitasnya sejak era 1980-an tanpa ada program peremajaan. Ditambah lagi, minat generasi muda makin rendah.
“Anak-anak muda lebih suka merantau. Rumput laut makin ditinggalkan,” ungkapnya.
Sikap pasif pemkab ini memantik reaksi DPRD. Anggota Komisi II DPRD Sumenep Masdawi menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya beralasan anggaran.
“Biarpun minim, paling tidak dinas turun langsung, dampingi petani. Jangan dibiarkan mereka jalan sendiri. Kalau dibiarkan, rumput laut bisa punah,” tegasnya.
Sementara itu, akademisi UNIBA Madura, Dr. Achmad Zuhri, menyebut masalah utama bukan hanya tengkulak, tetapi juga kualitas budidaya. Dia menawarkan solusi berupa inovasi produksi, pascapanen, hingga hilirisasi.
“Keramba bambu harus diganti dengan jaring modern, pengering pakai tenaga surya agar higienis, dan hasilnya diolah jadi produk turunan bernilai tambah. Dari sini bisa lahir industri rumput laut,” jelasnya.
Namun, semua itu tetap butuh keberpihakan pemerintah. Tanpa edukasi, pendampingan, dan fasilitasi, inovasi sulit masuk ke petani.
Meski terpuruk, sebagian petani masih mencoba bertahan. “Setiap kali menanam, saya harus gadai emas. Kalau gagal panen, gali lubang lagi. Saya hanya ingin pemerintah benar-benar turun tangan,” kata Damawiyah.
Handoko (35), petani asal Giliraja, bahkan mulai kehilangan harapan. “Di desa saya, rumput laut sudah jadi usaha sampingan. Kalau terus begini, bisa hilang sama sekali,” ucapnya.
Data Dinas Perikanan mencatat, jumlah petani rumput laut Sumenep anjlok drastis: dari 4.093 orang pada 2023 menjadi hanya 640 orang pada 2025. Lahan potensial seluas 23.000 hektare, baru 5.000 hektare yang digarap. (ara/waw)
