Oleh: Fadali Rahman
Dosen Magister Manajemen Universitas Madura
80 tahun Indonesia merdeka adalah momentum reflektif, bukan hanya selebratif. Di usia matang ini, kemerdekaan tidak cukup dimaknai dengan bendera yang berkibar atau lomba panjat pinang dan yang lainnya. Lebih dari itu, kemerdekaan sejati adalah ketika seluruh rakyat bisa hidup sehat, sejahtera, dan tidak khawatir akan masa depan. Di Pamekasan, salah satu wujud nyata kemerdekaan itu bernama UHC Gerbang Salam program jaminan kesehatan semesta yang memungkinkan masyarakat berobat gratis melalui BPJS Kesehatan.
Namun, di balik keberhasilan pencapaian cakupan 95 persen lebih kepesertaan BPJS di Kabupaten Pamekasan, tersimpan tantangan besar: beban anggaran daerah yang kian berat akibat pembayaran iuran BPJS bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Bahkan, pada awal tahun 2025, Pemkab Pamekasan tercatat memiliki tunggakan iuran sebesar Rp. 34,3 miliar, belum termasuk kekurangan pembayaran iuran ASN dan perangkat desa yang juga mencapai miliaran rupiah.
Jika tidak segera diatasi, maka layanan kesehatan gratis yang sudah dinikmati masyarakat bisa terhenti. Inilah saat yang paling tepat untuk mengingatkan pemerintah bahwa menyelamatkan UHC adalah hadiah kemerdekaan yang paling nyata dan bermakna bagi rakyat.
UHC: Dari Gerbang Salam Menuju Gerbang Kesejahteraan
Program Universal Health Coverage (UHC) bukan hanya sekadar capaian angka. Di Pamekasan, UHC dikemas dalam semangat Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami), sebuah filosofi pembangunan yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kepedulian sosial. Melalui skema ini, seluruh warga terutama yang tidak mampu dapat mengakses layanan kesehatan dasar dan lanjutan secara gratis melalui fasilitas BPJS Kesehatan.
Manfaatnya sudah dirasakan langsung oleh masyarakat. Ibu hamil di desa tidak perlu khawatir biaya persalinan, petani yang jatuh sakit tidak harus menjual ternak demi biaya rumah sakit, dan lansia tetap bisa mengontrol kesehatannya secara rutin. Semua ini adalah gambaran nyata kehadiran negara di tengah rakyat.
Namun seperti kata pepatah, “Membangun lebih mudah daripada merawat.” Setelah UHC tercapai, tantangan terbesar justru adalah mempertahankan keberlanjutan program ini di tengah keterbatasan anggaran.
Beban APBD yang Tak Ringan
Sejak awal 2023, Pemkab Pamekasan telah mengalokasikan sekitar Rp70 miliar hingga Rp73 miliar per tahun untuk membayar iuran BPJS bagi peserta UHC dari APBD. Namun seiring waktu, beban ini makin berat karena kenaikan jumlah peserta setiap tahun, tidak semua peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) bisa ditanggung pusat, dan realisasi APBD yang terbatas karena kebutuhan sektor lain seperti pendidikan, infrastruktur, dan sosial.
Pada tahun 2024, Pemkab tercatat memiliki tunggakan iuran sebesar Rp41 miliar, dan hingga Maret 2025, sisa tunggakan yang belum dilunasi mencapai Rp27 miliar. Bahkan iuran BPJS untuk PNS dan perangkat desa pun menunggak hampir Rp9 miliar.
Kondisi ini tentu mengkhawatirkan. Bila tidak ada langkah cepat, status kepesertaan masyarakat bisa “cut-off”, artinya: layanan kesehatan gratis terhenti, rakyat harus membayar sendiri jika ingin berobat. Bukankah ini justru mengkhianati semangat kemerdekaan itu sendiri?
Strategi Penyelamatan: Dari Angka ke Arah Kebijakan
Menyelamatkan UHC Gerbang Salam bukan berarti menambah utang atau terus memaksakan APBD. Justru saatnya melakukan evaluasi menyeluruh dan pembenahan sistemik, antara lain:
1. Verifikasi Data Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Harus ada audit dan verifikasi ulang data peserta yang ditanggung APBD. Jika ada peserta yang sebenarnya mampu secara ekonomi, harus segera dialihkan ke segmen mandiri atau ditanggung pusat.
2. Advokasi ke Pemerintah Pusat
Pemkab harus aktif memperjuangkan agar peserta PBI bisa lebih banyak ditanggung melalui APBN, terutama bagi kelompok miskin ekstrem dan rentan.
3. Skema Kolaborasi Pembiayaan
Keterlibatan Baznas, CSR perusahaan, koperasi, dan komunitas sosial dapat menjadi alternatif solusi pembiayaan iuran BPJS bagi masyarakat miskin.
4. Prioritaskan Preventif, Kurangi Kuratif
Kesehatan tidak hanya soal pengobatan. Promosi gaya hidup sehat, penyuluhan gizi, dan sanitasi lingkungan harus ditingkatkan agar masyarakat tidak sakit dan tidak perlu sering menggunakan layanan.
5. Efisiensi Anggaran dan Digitalisasi Layanan
Penggunaan teknologi untuk pencatatan, pemantauan klaim, dan validasi peserta bisa menekan kebocoran anggaran dan meningkatkan efisiensi sistem.
Hadiah Kemerdekaan yang Tak Tertandingi
Dalam hiruk pikuk perayaan kemerdekaan setiap Agustus, masyarakat Pamekasan tidak menuntut pesta besar atau panggung megah. Yang mereka butuhkan adalah jaminan untuk tetap bisa berobat saat sakit, tanpa harus menjual aset atau berutang.
Itulah hadiah kemerdekaan paling nyata yang bisa diberikan Pemkab: menyelamatkan dan merevitalisasi UHC Gerbang Salam sebagai simbol keadilan sosial yang berjalan di tengah rakyat.
Jangan Biarkan UHC Menjadi Cerita yang Tertinggal
Kita tidak ingin suatu hari nanti masyarakat berkata, “Dulu bisa berobat gratis, sekarang tidak.” Jangan biarkan UHC menjadi cerita masa lalu karena kesalahan manajemen fiskal atau abainya pengambilan keputusan.
Revitalisasi dan penyelamatan UHC Gerbang Salam adalah legacy yang bisa diwariskan oleh pemerintah saat ini kepada generasi mendatang. Dan jika benar dilakukan, maka itulah kemerdekaan dalam arti sebenarnya: rakyat yang sehat, daerah yang kuat. (*)
