Sekian lama dinanti, Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) Madrasah Aliyah (MA) di Sumenep tidak kunjung ada realisasi. Hingga saat ini tidak ada surat edaran (SE) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) tentang penyelenggaraan BPOPP.
Pemprov Jatim
Dikonsultasikan ke Biro Hukum Pemprov Jatim, Perda Pengusahaan Tembakau Disarankan Tidak Direvisi
“Biro hukum Pemprov Jatim menyarankan sementara jangan direvisi dulu, soalnya kan pakai omnibus law. Jangan-jangan kalau direvisi akan direkomendasi untuk dicabut, karena kan perda tembakau ini masuk perda khusus, yaitu perda sektoral,” jelasnya, Kamis (18/7/2024).
Ahmad Nawardi: Madura Sulit Sejahtera jika Tidak Jadi Provinsi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) RI perwakilan Jawa Timur Ahmad Nawardi menilai, kesejahteraan masyarakat Madura sulit merata apabila Madura masih belum menjadi provinsi.
Bapemperda DPRD Pamekasan Tunggu Hasil Evaluasi Pemprov Jatim
Konsultasi program pembentukan pembentukan peraturan daerah (propemperda) 224 ke Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) sudah terealisasi. Hanya saja, hasil rekomendasi mengenai propemperda tersebut belum turun. Hal ini diungkapkan Ketua Bapemperda Pamekasan Wardatus Syarifah, Kamis (21/12/2023).
Bawaslu Pamekasan Kecipratan Setengah Miliar Lebih dari Pemprov Jatim
Ketersediaan anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024 mendatang cukup matang. Bahkan untuk pemilihan gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim). Kematangan penyelenggaraan pesta demokrasi tingkat provinsi ini tidak terlepas dari sokongan dana. Sedikitnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pamekasan menerima dana penyelenggaraan Rp860 juta.
Pemkab Pamekasan Terima Hasil Rekomendasi APBD-P, Target Pembahasan Tuntas Pekan Ini
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) sudah mengevaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P). Namun, belum ditandatangani oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Sebab masih membutuhkan berbagai rekomendasi berkenaan dengan dasar hukum dan beberapa rekomendasi lainnya.
Ketua DPRD Pamekasan Pastikan Revisi Perda Pengusahaan Tembakau Gagal Terlaksana Tahun Ini
Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengusahaan Tembakau rupanya tidak bisa direalisasikan tahun ini. Sebab ketersediaan anggaran dan waktu belum cukup.
Pantai Matahari di Sumenep Hadirkan Tiga Spot Aduhai, Mancing, Sunrise, dan Sunset
Pantai Matahari, salah satu spot mancing dan selfie di Desa Lobuk, Kecamatan Bluto, Sumenep itu mulai menggeliatkan perekonomian masyarakat setempat.
Dari 324 BUMDes di Sumenep, Hanya Dua yang Dapat Bantuan Keuangan
Keberadaan badan usaha milik desa (BUMDes) di Sumenep sudah mendapatkan bantuan keuangan (BK), baik dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep. Namun hingga saat ini, baru dua desa yang sudah menikmati bantuan tersebut.
Dinkes Pamekasan Belum Temukan Gejala Virus Nipah
Hingga saat ini belum ada warga di Pamekasan yang terjangkit virus Nipah. Bahkan secara nasional belum ditemukan. Hanya saja belum merealisasikan mitigasi.
Bupati Sumenep Minta OPD Bersinergi Atasi El Nino
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojodo menginstruksikan semua organisasi perangkat daerah (OPD) untuk bersinergi dan mengambil langkah cepat menghadapi dampak El Nino. Bencana kekeringan tersebut akan melanda kabupaten paling timur Pulau Madura ini.
- 1
- 2
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.