KABAR MADURA | Komisi IV DPRD Pamekasan meminta pemerintah daerah untuk tetap mempertahankan skema Universal Health Coverage (UHC) non cut off. Permintaan itu disampaikan menyusul tingginya tingkat pemanfaatan layanan kesehatan masyarakat sepanjang 2025 yang mencapai lebih dari 1,3 juta kunjungan.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan hingga Agustus 2025, tercatat 1.370.483 kunjungan masyarakat ke berbagai fasilitas kesehatan, baik di tingkat pertama maupun lanjutan. Sementara sejauh ini, total biaya pelayanan kesehatan yang telah dikeluarkan sampai September 2025 mencapai Rp280,9 miliar untuk UHC tersebut.
“Kami menginginkan Pamekasan menggunakan UHC prioritas, artinya non cut off. Soal teknisnya bagaimana, itu urusan eksekutif,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Halili, Rabu (15/10/2025).
Politisi PPP itu menilai, tingginya angka kunjungan itu menunjukkan besarnya ketergantungan masyarakat terhadap jaminan kesehatan pemerintah. Sebab itu, pihaknya meminta agar pemerintah daerah tidak menurunkan status UHC menjadi cut off.
“Kondisi kesehatan masyarakat kita sedang tidak baik-baik saja. Kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menanggulangi hal itu. Yang rentan miskin harus tetap sehat, dan yang sudah mapan jangan sampai turun kelas. Itu bentuk kehadiran pemerintah,” paparnya.
Data BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa jenis layanan yang paling banyak digunakan adalah kunjungan sehat di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebanyak 705.101 kali, disusul kunjungan sakit FKTP sebanyak 532.634 kali, rawat jalan tingkat lanjut 109.231 kunjungan, dan rawat inap tingkat lanjut 23.517 kunjungan.
Halili menambahkan, dengan total APBD Pamekasan sekitar Rp2 triliun, kebutuhan pembiayaan UHC sebesar Rp75 miliar atau sekitar 3,5 persen masih tergolong rasional untuk dipertahankan.
“Kalau masyarakat sakit, pendidikan dan ekonomi tidak ada artinya. Jadi yang utama adalah memastikan rakyat tetap sehat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan dr. Saifuddin mengatakan, penerapan skema UHC cut off di tahun 2025 kemungkinan besar masih akan berlanjut karena keterbatasan anggaran.
Meski begitu, dr. Saifuddin memastikan bahwa seluruh peserta BPJS Kesehatan di segmen PBID tetap aktif dan bisa digunakan di fasilitas kesehatan tertentu.
“Tidak ada yang berharap UHC cut off, karena semuanya terdampak, masyarakat, fasilitas kesehatan, dan layanan,” jelasnya. (rul/ong)
