KABAR MADURA | Hingga kini, dua organisasi perangkat daerah (OPD) di Sumenep, Inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) kepala.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menyampaikan, kekosongan pejabat definitif di kedua OPD itu sudah lama. Ada beberapa kendala sehingga dua OPD itu harus dijabat pelaksana tugas.
“Sebab ada kendala yang mengharuskan (pengisian pejabat definitif) ditunda terlebih dahulu,” ujarnya, Rabu (5/3/2025).
Menurut Bupati Fauzi, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah dinamika politik pascapemilihan kepala daerah. Namun, dengan situasi yang kini lebih stabil, pemerintah daerah sudah bersiap untuk segera menetapkan pejabat definitif.
Sebagai bagian dari transparansi pemerintahan, Bupati Fauzi membuka peluang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terkait figur yang dianggap layak menduduki jabatan tersebut.
“Kami ingin memastikan bahwa jabatan ini diisi oleh orang yang tepat, sehingga prosesnya harus dilakukan secara matang,” imbuhnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu juga menegaskan bahwa rotasi dan pengisian jabatan di lingkungan OPD lainnya akan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang, termasuk dari insan pers yang dinilai memiliki objektivitas dalam menilai kinerja pemerintahan.
“Dukungan dan masukan dari media sangat penting dalam menentukan pejabat yang benar-benar berkompeten dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik,” pungkasnya. (ara/zul)
