KABAR MADURA | Kasus badan usaha milik daerah (BUMD), PT. Sumekar Line, yang tidak menggaji karyawan selama dua tahun mendapatkan perhatian serius dari Komisi II DPRD Sumenep. Penunggakan gaji yang juga melibatkan anak buah kapal (ABK) Dharma Bahari Sumekar (DBS) III itu dinilai tidak seharusnya terjadi.
Ketua Komisi II DPRD Sumenep Irwan Hayat menegaskan, pihaknya telah menerima laporan yang sangat substansial mengenai pelanggaran hak-hak dasar pekerja di PT. Sumekar Line. Pihaknya akan segera memanggil direksi perusahaan milik Pemkab Sumenep itu untuk dimintai pertanggungjawaban.
“Ini persoalan serius. Hak-hak karyawan diabaikan dan itu tidak bisa ditoleransi,” tegasnya, Rabu (7/5/2025).
Sebelumnya, 67 karyawan BUMD itu mendatangi kantor DPRD Sumenep untuk mengadukan permasalahan tersebut. Mereka mengaku tidak digaji selama dua tahun. Bahkan, ada lima karyawan, yang diberhentikan sejak Januari 2025, belum menerima gaji terakhir dan pesangon yang menjadi hak mereka.
“Jika ini benar, maka bukan hanya kelalaian, tetapi sudah mencoreng nama baik Pemkab. Bagaimana mungkin BUMD bisa dengan mudahnya melanggar hak-hak pegawainya? Ini bisa berimplikasi hukum,” imbuhnya.
Pihaknya berjanji akan menempuh langkah hukum dan politik, apabila manajemen PT. Sumekar Line tidak segera menyelesaikan persoalan tersebut. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut, perusahaan milik daerah itu tidak selayaknya dikelola asal-asalan.
“BUMD tidak boleh dikelola asal-asalan. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ungkap Irwan.
Sementara itu, Direktur PT Sumekar Line Syaiful Bahri memilih menolak memberikan keterangan saat dikonfirmasi. “Besok saja, jangan sekarang,” tuturnya singkat. (ara/zul)
