KABAR MADURA | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan mendorong pemerintah desa agar tidak terus bergantung pada dana transfer pusat. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Pemkab Bangkalan menggelar sosialisasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan anggaran desa di Pendopo Pratanu Bangkalan, Rabu (13/5/2026).
Kegiatan itu menjadi momentum bagi pemkab untuk menekankan pentingnya penguatan pendapatan asli desa (PADes) di tengah berbagai perubahan kebijakan anggaran nasional yang berdampak langsung terhadap keuangan desa.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bangkalan Ismet Efendi menegaskan, desa harus mulai membangun kemandirian ekonomi dengan mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki masing-masing wilayah.
Menurutnya, ketergantungan terhadap dana pusat tidak bisa terus dipertahankan, terlebih dengan adanya sejumlah program nasional yang turut memengaruhi porsi penggunaan dana desa (DD).
“Ke depan desa harus meningkatkan PAD desa. Karena kalau hanya mengandalkan dana pusat, sekarang ada program koperasi sehingga dana desa tinggal sekitar 30 persen yang bisa dikelola,” ujar Ismet.
Dia menilai, desa memiliki banyak potensi yang selama ini belum digarap secara maksimal, mulai dari sektor wisata, pertanian, peternakan hingga perikanan. Potensi tersebut, kata dia, perlu diarahkan untuk mendukung kebutuhan program strategis nasional, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Ismet, keberadaan program MBG justru harus dibaca sebagai peluang ekonomi baru bagi desa. Pemerintah desa dan badan usaha milik desa (BUMDes) diharapkan mampu menjadi pemasok kebutuhan program tersebut agar perputaran ekonomi tetap terjadi di tingkat lokal.
“Apa kebutuhan MBG itu? Makanannya, ikannya, hasil pertanian, dan ternaknya. Itu seharusnya bisa disiapkan oleh BUMDes. Jangan sampai kebutuhan MBG malah kulakan ke Surabaya,” tegasnya.
Dia menyebut, sebagian desa di Bangkalan mulai bergerak memanfaatkan peluang tersebut. Namun demikian, pemkab meminta seluruh desa lebih responsif terhadap arah kebijakan pemerintah pusat yang saat ini mendorong optimalisasi potensi desa.
“Instruksi dari pusat jelas, potensi desa harus dioptimalkan. Jadi desa harus bisa menangkap peluang dari program nasional ini. Ada MBG, koperasi desa, sekolah rakyat, termasuk program-program pemberdayaan lainnya. Ke depan desa harus mampu mengelola itu agar menghasilkan dan berdampak pada ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Ismet juga menekankan pentingnya tata kelola administrasi dan pengawasan anggaran desa. Menurutnya, pembinaan menjadi langkah utama yang saat ini dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.
Dia mengakui, keterbatasan fiskal daerah membuat pemkab belum mampu memberikan dukungan tambahan berupa anggaran secara langsung kepada desa. Sebab itu, pendekatan pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur desa menjadi fokus utama Pemkab Bangkalan.
“Kalau dukungan uang ya kami tidak punya. Maka yang bisa dilakukan adalah pembinaan terus-menerus agar desa punya inisiatif mengembangkan potensinya sendiri. Administrasi harus tertib, pengelolaan harus baik, supaya tidak terjadi penyimpangan seperti yang pernah muncul sebelumnya,” pungkasnya. (fik/zul)
