KABAR MADURA | Konflik di kawasan Timur Tengah yang terus berlanjut berdampak pada melonjaknya harga minyak dunia. Kondisi itu dinilai menjadi ancaman serius terhadap potensi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.
Menghadapi situasi itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan mulai menyiapkan langkah antisipatif, salah satunya dengan rencana penerapan sistem work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) guna menekan penggunaan BBM.
Namun demikian, rencana itu masih belum dapat diberlakukan dalam waktu dekat. Pemkab Bangkalan saat ini masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bangkalan Ismed Efendi membenarkan bahwa skema WFH akan diterapkan apabila aturan dari pemerintah pusat telah diterbitkan.
“Iya betul, WFH nanti juga akan diterapkan tapi menunggu dari pemerintah pusat,” ujarnya, Kamis (26/3/2026).
Sembari menunggu kebijakan resmi, Pemkab Bangkalan disebut tengah menyusun skema teknis pelaksanaan WFH, termasuk pengaturan frekuensi kerja dari rumah bagi pegawai.
“Detail implementasi WFH masih disusun, entah dalam seminggu pegawai WFH berapa kali, seperti itu,” ungkapnya.
Sebagai langkah awal, Pemkab Bangkalan juga telah mengambil kebijakan taktis untuk mengurangi konsumsi BBM di kalangan ASN. Salah satunya dengan mendorong pegawai agar tidak menggunakan kendaraan bermotor saat berangkat ke kantor.
“WFH belum, dan sementara Pak Bupati meminta pegawai memakai sepeda bagi yang memungkinkan,” pungkasnya. (fik/zul)
