KABAR MADURA | Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumenep pesimis bisa merekrut tenaga ahli (TA) untuk setiap anggota DPRD setempat pada tahun ini. Hal itu disebabkan ketersediaan anggaran untuk menggaji 50 TA tersebut.
“Jika melihat anggaran yang ada, kayaknya hal itu tidak dapat terwujud pada tahun ini. Kami masih mempertimbangkan anggarannya,” kata Sekretaris BKAD Sumenep Agus Alamsyah, Rabu (22/1/2025).
Apalagi, kata Agus, mau rekrutmen baru. Untuk gaji PPPK di bawah 2 tahun ini masih bingung mau diambilkan dari mana anggarannya. Sementara, berdasarkan kebijakan di tahun 2024 lalu, semua pegawai wajib terdata.
“Makanya, jika butuh tambahan anggaran untuk merekrut TA anggota DPRD, rasanya tidak mungkin. Tetapi itu tergantung nanti, kami masih belum ada pembahasan terkait anggaran itu,” tegasnya.
Selain itu, lanjut Agus, APBD 2025 saja masih belum terlaksana, karena masih ada potensi berubah atau ada pergeseran anggara. Sehingga, pembelian belanja modal masih ditunda. Menurutnya, yang ada atau yang dapat dicairkan adalah gaji pegawai yang sudah ada, dan biaya listrik.
“Ya kemungkinan ada refocusing lagi, atau membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak relevan atau dapat ditunda pada periode berikutnya,” ucap dia.
Semantara itu, Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep Wijaya mengatakan, sampai saat ini belum ada rencana rekrutmen tenaga atau pegawai baru. Sebab, masih fokus penataan pegawai di Sumenep.
“Adanya TA DPRD baru itu memang perlu penambahan anggaran. Kalau ada anggaran, pasti ada rekrutmen. Jika tidak, menunggu anggaran, kan,” ujarnya.
Sedangkan Wakil Ketua DPRD Sumenep Dulsiam mengakui, para anggota DPRD berencana akan merekrut tenaga ahli untuk membantu tugas kedewanan, tetapi memang menunggu ketersediaan anggaran. Dia berharap, dapat direalisasikan dari Silpa APBD 2024.
“Selama ini masih belum diketahui Silpa 2024. Silpa APBD 2024 yang akan dibelanjakan pada APBD 2025 masih menunggu audit BPK, paling tidak akhir Januari-Februari,” kata Wakil Ketua Banggar ini. (imd/din)
