Sumenep mendorong peningkatan PAD melalui transaksi elektronik untuk mencegah kebocoran dan memperkuat transparansi pengelolaan keuangan daerah.
BKAD Sumenep
DPRD Sumenep Dorong Digitalisasi Transaksi untuk Tingkatkan PAD
DPRD Sumenep melalui Komisi II mendorong digitalisasi transaksi guna meningkatkan PAD, transparansi, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Masuk Triwulan Kedua, Serapan APBD Sumenep 2025 Masih Rendah
Kepala Bidang (Kabid) Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumenep Eka Findi Tresnawati menyampaikan, realisasi belanja APBD 2025 Sumenep masih 16,03 persen atau Rp455 miliar dari total Rp2,8 triliun.
BKAD Sumenep Pesimis Rekrutmen Tenaga Ahli DPRD Terealisasi
BKAD Sumenep Pesimis Rekrutmen Tenaga Ahli DPRD Terealisasi
Tunggakan Pedagang tidak dapat Dilakukan Penghapusan
“Kalau utang tetap utang, tidak ada istilahnya dilanjutkan penghapusan, sebab itu merupakan uang negara yang harus ditagih,” katanya, Selasa (27/8/2024).
Sumenep Dapat Jatah Alokasi Dana Desa senilai Rp131 Miliar
Berdasarkan hasil pembahasan dan perhitungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, alokasi dana desa (ADD) di Sumenep pada saat ini tembus Rp131 miliar. Hasil itu diambil dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH.
1.400 Tanah Pemkab Sumenep Belum Bersertifikat, Ini Langkah BKAD
Semua aset tanah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep yang belum memiliki legalitas hukum atau bersertifikat bakal dimaksimalkan di tahun 2024. Paling tidak minimal 400 bidang tanah sudah mengantongi sertifikat.
APBD Sumenep 2024 Ditetapkan Rp2,7 Triliun, Pendapatan masih Ditaksir Rp2,5 Triliun
Sektor belanja di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumenep tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp2.796.369.556.994. Sedangkan dari sisi pendapatan, ditetapkan senilai Rp2.506.975.081.086,00.
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.