KABAR MADURA | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan melalui tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) secara rutin melakukan pengawasan langsung ke kios pupuk bersubsidi. Saat melakukan pengawasan di Kecamatan Pamekasan, Rabu (30/10/2024), KP3 menemukan dua kios yang menyalahi aturan.
Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Pamekasan Bachtiar Effendi, melalui Analis Kebijakan Muda Iska Fitriati menyampaikan, pengawasan terhadap kios pupuk bersubsidi dilakukan secara rutin di 13 kecamatan. Terbaru dari hasil pengawasan rutin itu, dari 11 kios pupuk bersubsidi di Kecamatan Pamekasan, ditemukan dua kios yang belum sepenuhnya menerapkan ketentuan ada.
“Dua kios itu, yakni Kios Muara dan Kios Dirgahayu,” ujarnya.
Dia menegaskan, hasil pengawasan di Kios Muara, pelanggaran yang ditemukan adalah pupuk bersubsidi disimpan bersama bahan makanan, tepung, minyak, air mineral, dan lainnya. Padahal, menurutnya, pupuk itu disimpan secara terpisah dari bahan makanan, sebab mengandung bahan kimia yang berbahaya apabila dikonsumsi.
Sementara pelanggaran yang ditemukan di Kios Dirgahayu, yakni ganda pengunggahan penebusan di aplikasi i-Pubers, di mana semestinya harus satu kali unggah. Selain itu, waktu unggah laporan di i-Pubers tidak disiplin.
“Kami lihat tadi pelaporannya di sistem i-Pubers dengan bukti surat kuasa yang dikuasakan tidak sama, dikarenakan operator kiosnya itu menginput laporannya telat, jadi tidak langsung menginput laporannya ke i-Pubers, jadi ada kelalaian,” ungkap Iska.
Sekadar diketahui, serapan pupuk bersubsidi di Kecamatan Pamekasan hingga September 2024, jenis urea 243,88 ton dari alokasi 515 ton. Sementara untuk jenis NPK tersalurkan 258,47 ton dari alokasi 490 ton.
“Kami berharap kebutuhan pupuk bisa terpenuhi sampai dengan akhir tahun. Ada 11 kios di Kecamatan Pamekasan, dengan 44 poktan dari 15 desa/kelurahan,” tukasnya. (rul/zul)
