Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur menyoroti sempitnya kewenangan legislatif daerah sejak berlakunya UU 23/2014, terutama dalam penyelesaian aspirasi dan masalah daerah yang harus melalui Kemendagri. Sementara itu, Dr. Kadarisman menegaskan bahwa DPRD tetap harus bersikap independen dan tidak berada di bawah Kemendagri maupun DPR RI.
Pokir DPRD
Mendekati Akhir Tahun, 11 Proyek Drainase Pamekasan Masih Dikerjakan
Dinas PUPR Pamekasan merealisasikan 13 proyek drainase tahun anggaran 2025. Baru dua titik rampung, 11 lainnya masih dikerjakan. Total anggaran mencapai Rp1,5 miliar.
Penerima Program Beasiswa Sumenep Didominasi Usulan Pokir DPRD
Program beasiswa dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep untuk 520 mahasiswa, didominasi bersumber dari program pokok pikiran (pokir), program yang pengusulannya berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep.
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.