Bapemperda DPRD Pamekasan Tunggu Hasil Evaluasi Pemprov Jatim

Konsultasi program pembentukan pembentukan peraturan daerah (propemperda) 224  ke Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) sudah terealisasi. Hanya saja, hasil rekomendasi mengenai propemperda tersebut belum turun. Hal ini diungkapkan Ketua Bapemperda Pamekasan Wardatus Syarifah, Kamis (21/12/2023).

Disdik Sumenep: Tidak Segera Diurus, Tunjangan Hangus

Sedikitnya, 5 ribu guru penerima tunjangan dengan status sukarelawan (sukwan) tahun 2022 belum terealisasi secara keseluruhan. Sebab masih ada guru yang belum mencairkan atau mengambil tunjangan tersebut. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep Agus Dwi Saputra, Kamis (21/12/2023).

Ribuan Tanah Aset Pemkab Sumenep Bodong

Dari ribuan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, hanya ratusan yang memiliki legalitas hukum atau bersertifikat. Berdasarkan data Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumenep, keseluruhan ada sekitar 2.136  tanah aset daerah. Dari jumlah itu, hanya 736 tanah yang memiliki sertifikat. Sisanya, 1.400 aset belum bersertifikat.

Mayoritas Desa di Pamekasan Abaikan Pembentukan Perpusdes

Minimnya realisasi perpustakaan desa (perpusdes) cukup menuai perhatian khusus dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan. Sebab, dari 189 desa atau kelurahan, hanya ada 87 desa/kelurahan yang sudah membentuk perpusdes. Sedangkan sisanya, 102 desa/kelurahan terkesan mengabaikan pembentukan perpusdes.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.