Kasus Tapakerbau di Sumenep belum menemui kejelasan. Warga melalui kuasa hukum mendesak Polda Jatim memberikan kepastian hukum dan transparansi hasil gelar perkara.
Kejati Jatim
Aktivis Desak Kejati Jatim Turun Tangan dalam Kasus Dugaan Korupsi PEN Sampang
Aktivis Jaringan Anti Rasuah Jatim (JARJT) mendesak Kejati Jatim untuk memberi pendampingan kepada Kejari Sampang dalam menangani kasus dugaan korupsi dana PEN Rp12 miliar. Mereka menilai masih ada pihak lain yang berpotensi terlibat, sementara Kejari membuka peluang penetapan tersangka baru berdasarkan perkembangan fakta persidangan.
Babak Baru Kasus Dana Rumpon Sampang, Kejati Jatim Panggil Petronas dan Ketua Nelayan
Kejati Jatim mulai memeriksa Senior Manager Petronas dan Ketua Nelayan Pantura Sampang terkait dugaan penggelapan dana ganti rugi rumpon senilai Rp21 miliar. LPK Trankonmasi Jatim mendesak penanganan serius dan transparan demi keadilan bagi nelayan terdampak eksplorasi migas.
Kasus Pemalsuan SHM Pantai Tapakerbau, Polda Jatim Tetapkan Mina Cs Tersangka
Kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak milik (SHM) tanah di Pantai Tapakerbau, Sumenep, memasuki babak baru. Polda Jatim menetapkan Mina dan kawan-kawan sebagai tersangka. Kepala Desa Gersik Putih, Muhab, juga disebut berpotensi menyusul jadi tersangka.
Dana Ganti Rugi Rumpon Diduga Raib, Nelayan Tuntut Keadilan ke Kejati Jatim
“Bukti-bukti sudah kami lampirkan, baik dari bukti transfer dana dan data resmi yang dibutuhkan,” katanya, Rabu (27/8/2025).
Komisi III DPRD Sumenep Desak Kasus BSPS Segera Dituntaskan
Komisi III DPRD Sumenep menyoroti kasus penyimpangan program BSPS yang saat ini sedang diselidiki Kejati Jawa Timur.
Kasus BSPS Sumenep Dicurigai Sengaja Diperlambat karena Libatkan Nama Elit
Akademisi hukum Unija Sumenep Zaenuddin menduga proses hukum kasus BSPS Sumenep tidak berjalan sebagaimana mestinya karena menyeret nama-nama elit berpengaruh.
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.