Sengketa lahan Yayasan MI dan TK Aisyiyah Bustanul Athfal 4 di Pamekasan berlanjut. Ahli waris resmi melaporkan dugaan penyerobotan lahan ke Polres Pamekasan, sementara pihak Muhammadiyah menyatakan siap menghadapi laporan tersebut.
Muhammadiyah
Lahan Diduga Diserobot, Ahli Waris Somasi Yayasan Satuan Pendidikan di Pamekasan
Sengketa lahan yang digunakan MI dan TK Aisyiyah Bustanul Athfal 4 di Pamekasan kembali mencuat. Ahli waris melayangkan somasi kepada yayasan, sementara Muhammadiyah menegaskan memiliki dasar kepemilikan yang jelas.
Meningkatkan Ekonomi Umat dengan Kebijakan DAM Haji Dilaksanakan di Tanah Air
Kebijakan terbaru melalui Surat Edaran Kementerian Haji dan Umrah RI Nomor S-50/BN/2026 tentang pilihan jenis haji dan pelaksanaan pembayaran dam yang membuka opsi penyembelihan dam haji tamattu’ dan qiran di tanah air bukan sekadar perubahan teknis ibadah, tetapi juga memiliki implikasi strategis terhadap pembangunan ekonomi umat. Kebijakan ini memberi ruang reinterpretasi praktik keagamaan yang sebelumnya sangat terpusat di Tanah Suci, menjadi lebih kontekstual dengan kebutuhan nasional.
Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh pada 19 Februari 2026
Kementerian Agama menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, usai Sidang Isbat di Jakarta. Hilal tidak terlihat di berbagai wilayah, termasuk Pamekasan, sementara Muhammadiyah menetapkan lebih awal pada 18 Februari 2026.
Dialektika Otoritas dan Epistemologi Falak pada Dualisme Perbedaan Awal Ramadan 1447 H
Guru Besar Ilmu Falak UIN Madura Achmad Mulyadi mengulas perbedaan awal Ramadan 1447 H antara KHGT Muhammadiyah dan Pemerintah/MABIMS sebagai dialektika otoritas, epistemologi falak, serta dinamika sosial-keagamaan di Indonesia.
Awal Ramadan 1447 H Berpotensi Tidak Serentak, Muhammadiyah Tetapkan Jatuh pada 18 Februari 2026
Awal Ramadan 1447 H berpotensi berbeda. Muhammadiyah tetapkan 18 Februari 2026, sementara pemerintah dan NU menunggu hasil Sidang Isbat 17 Februari dengan data hilal masih di bawah ufuk.
Legislator Alumni UMM Sebut Penolakan Mendikdasmen sebagai Sejarah Terburuk Sampang
Penolakan kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) ke Sampang menuai kecaman. Wakil Ketua DPRD Sampang Moh Ikbal Fathoni menyebut peristiwa tersebut sebagai sejarah terburuk daerah dan merugikan dunia pendidikan.
Kolaborasi Disdik Sampang-Muhammadiyah Sambut Mendikdasmen Gagal, Terungkap Ada Instruksi Pembatalan dari Pimpinan
Kabid Pembinaan SD Disdik Sampang mengungkap adanya instruksi pembatalan meski rencana telah disepakati dan dijadwalkan dihadiri Mendikdasmen Abdul Mu’ti.
Kontroversi Kedatangan Mendikdasmen Abdul Mu’ti ke Sampang, Izin Penggunaan Pendopo Dicabut Mendadak
Kedatangan Mendikdasmen ke Milad Muhammadiyah ke-113 di Sampang memicu kontroversi setelah izin penggunaan Pendopo Bupati dicabut mendadak. Beberapa elemen masyarakat menilai kegiatan ini berpotensi mengganggu stabilitas wilayah.
Dari Amal Usaha hingga Filantropi Modern: Jejak Muhammadiyah Memajukan Kesejahteraan Bangsa
Refleksi Milad Muhammadiyah ke-113 tentang kontribusi pendidikan, kesehatan, ekonomi umat, dan peran civil society dalam memajukan kesejahteraan bangsa.
Dugaan Ompreng Kandung Minyak Babi, NU-Muhammadiyah Madura Desak Pemerintah Bertindak
Isu dugaan ompreng Makan Bergizi Gratis (MBG) mengandung minyak babi terus jadi sorotan di Madura. Muhammadiyah, NU, dan tokoh masyarakat mendesak pemerintah segera klarifikasi resmi, evaluasi distribusi, dan memastikan standar halal melalui uji laboratorium BPOM dan MUI.
- 1
- 2
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.