RSUD dr H Moh Anwar Sumenep menggelar seleksi pegawai BLUD non-ASN 2026 berbasis CAT di UNIBA Madura dengan pengawasan independen dari APH hingga penyuluh KPK.
Pemerintahan
Harkitnas ke-118, Bupati Pamekasan Soroti Kedaulatan Informasi hingga Pembatasan Medsos Anak
Pemkab Pamekasan menggelar upacara Harkitnas ke-118. Bupati Kholilurrahman menyoroti kedaulatan informasi, koperasi merah putih, hingga pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun.
Bupati Sumenep Tekankan Validasi Data Lewat Sensus Ekonomi 2026 untuk Perkuat Pembangunan Daerah
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan pentingnya validasi data melalui Sensus Ekonomi 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan, penguatan UMKM, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
DPRD Pamekasan Soroti Kemiskinan dan Pengangguran dalam Pembahasan LKPJ 2025
DPRD Pamekasan menyoroti persoalan kemiskinan dan pengangguran dalam rapat paripurna pembahasan LKPJ 2025. DPRD meminta pertumbuhan ekonomi lebih inklusif dan berdampak bagi masyarakat.
BPBD Pamekasan Siaga Hadapi Ancaman Kemarau Panjang dan Krisis Air Bersih
BPBD Pamekasan mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi kemarau panjang atau El Nino 2026. Sejumlah wilayah diprediksi rawan kekeringan dan krisis air bersih.
Pemkab Sumenep Anggarkan Rp59 Miliar untuk Bangun dan Perbaiki Jalan Tahun 2026
Pemkab Sumenep mengalokasikan anggaran Rp59 miliar untuk pembangunan, rekonstruksi, dan pemeliharaan jalan di wilayah daratan hingga kepulauan pada tahun 2026.
Ketua DPRD Bangkalan Kaget BPKAD Sebut Belanja Infrastruktur Capai 36,21 Persen
Polemik belanja infrastruktur APBD Bangkalan mencuat setelah BPKAD menyebut rasio mencapai 36,21 persen. Ketua DPRD Bangkalan Dedy Yusuf membantah dan mengaku terkejut dengan angka tersebut.
Bupati Sumenep Ajak PCNU Bersinergi Atasi Kemiskinan dan Pengangguran
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengajak PCNU Sumenep bersinergi menghadapi persoalan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Sumenep.
DPRD Sumenep Soroti Lima Jabatan OPD Kosong, Pemkab Diminta Segera Isi Pejabat Definitif
DPRD Sumenep meminta Pemkab segera mengisi lima jabatan OPD yang masih kosong hingga Mei 2026. Kekosongan pejabat definitif dinilai berpotensi menghambat pelayanan publik dan program pembangunan.
Pemkab Sumenep Pastikan Nasib 5.224 PPPK Paruh Waktu Tetap Jadi Prioritas
Pemkab Sumenep memastikan nasib 5.224 PPPK paruh waktu tetap menjadi perhatian serius. Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo menyiapkan langkah strategis demi menjaga keberlanjutan kontrak pegawai.
Disdukcapil Pamekasan Buka Layanan Malam untuk Aktivasi IKD, Baru Capai 4 Persen
Disdukcapil Pamekasan membuka layanan malam untuk aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Saat ini penggunaan IKD di Pamekasan baru mencapai 4 persen.
- Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- …
- 59
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.