KABAR MADURA | Memasuki awal triwulan kedua, serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sumenep 2025 masih terbilang rendah.
Kepala Bidang (Kabid) Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumenep Eka Findi Tresnawati menyampaikan, realisasi belanja APBD 2025 Sumenep masih 16,03 persen atau Rp455 miliar dari total Rp2,8 triliun.
“Target pendapatan kami 2025 sebesar Rp2,5 triliun dan hingga saat ini yang terealisasi masih 19,86 persen atau Rp515 miliar,” katanya, Selasa (8/4/2025).
Minimnya serapan anggaran hingga triwulan kedua ini merupakan dampak dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 yang harus memangkas sejumlah anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Sumenep Yogo Prakoso menuturkan, setelah adanya instruksi presiden tersebut, APBD Sumenep tahun ini dipangkas sekitar Rp200 juta.
“Sebelum Idulfitri, kami telah menyusun Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) atau melakukan definisi ulang terhadap struktur anggaran,” paparnya.
Menurutnya, serapan APBD hingga saat ini masih minim lantaran hanya dipakai untuk anggaran mamin rapat dinas dan anggaran kecil lainnya.
“Untuk kegiatan-kegiatan yang anggarannya besar masih belum dimulai. Di Sumenep sendiri ada 12 kegiatan dari dana alokasi khusus (DAK) yang direset,” imbuhnya.
Wakil Ketua II DPRD Sumenep Indra Wahyudi menegaskan, minimnya serapan APBD Sumenep ini masih wajar. Ini efek dari ada aturan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
“Mungkin ini efek dari Inpres dan SMK kemarin. Sehingga, Pemkab Sumenep tidak berani mengambil keputusan untuk mempercepat proses penganggaran,” ungkapnya.
Meski demikian, pihaknya tetap mendesak Pemkab Sumenep agar segera merealisasikan kegiatan yang telah dicanangkan dengan optimal.
“Kami berharap, pertengahan April atau Mei 2025 nanti, serapan APBD Sumenep sudah di angka 50 persen ke atas,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut. (ara/zul)
