Pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen sesuai UU HKPD membuat Pemkab Bangkalan berpotensi meniadakan rekrutmen pegawai baru pada 2027, di tengah penurunan dana transfer pusat hingga Rp200 miliar.
Efisiensi Anggaran
Pererat Silaturrahmi dengan Halalbihalal, PKDI Sumenep Punya Tantangan Pascaefisiensi Anggaran
PKDI Sumenep menggelar halalbihalal untuk memperkuat silaturahmi dan komunikasi kepala desa. Ketua PKDI H. Ubaid Abdul Hayat menegaskan dukungan terhadap program KDKMP serta mencari solusi atas kendala dana desa dan lahan.
Pemkab Sumenep Pastikan PPPK Aman, Tak Ada Pemutusan Kontrak Meski Ada Efisiensi Anggaran
Pemkab Sumenep memastikan PPPK tetap aman tanpa pemutusan kontrak meski ada kebijakan efisiensi belanja pegawai hingga 30 persen dalam APBD.
Kinerja Tetap Berjalan di Tengah Efisiensi, Wakil DPRD Pamekasan Apresiasi Kepemimpinan Kiai Kholil-Sukri
Satu tahun kepemimpinan Kholilurrahman-Sukriyanto di Pamekasan mendapat apresiasi DPRD. Di tengah efisiensi anggaran, kinerja pemerintah daerah dinilai tetap berjalan baik.
Efisiensi Anggaran, Pemkab Pamekasan Usulkan Perampingan OPD
Dampak refocusing dan berkurangnya dana transfer pusat, Pemkab Pamekasan usulkan penyederhanaan birokrasi melalui penggabungan OPD dan efisiensi belanja, rencana dilaksanakan akhir 2026 atau 2027.
Warga Kecamatan Socah Bangkalan Gotong Royong Perbaiki Jalan Kabupaten
Warga Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Bangkalan, gotong royong memperbaiki jalan kabupaten sebagai solusi di tengah efisiensi anggaran Pemda. Wakil Bupati Bangkalan mengapresiasi kolaborasi warga dan instansi.
Dari Target 170, Pemkab Pamekasan Tahun 2025 hanya Mampu Perbaiki 9 Jembatan
Pemkab Pamekasan tahun 2025 hanya mampu memperbaiki 9 jembatan dari target 170 jembatan akibat keterbatasan anggaran Rp1,4 miliar dan kebijakan efisiensi anggaran.
Penyesuaian TPP PPPK di Pamekasan Tuai Kritik, Pemkab Tegaskan Bukan Pemotongan
Kebijakan penyesuaian TPP PPPK di Pamekasan menuai kritik karena dinilai sepihak dan tidak disosialisasikan. PPPK mempertanyakan keadilan kebijakan yang tidak berlaku bagi PNS.
DD dan ADD 2026 di Pamekasan Sama-Sama Dipangkas, Kepala Desa Berharap Ditinjau Kembali
DD di Pamekasan tahun 2026 turun sekitar Rp25 miliar menjadi Rp165,9 miliar akibat kebijakan efisiensi anggaran pusat. Sebagian besar dialokasikan untuk program KDKMP, sehingga desa diminta lebih selektif dalam menentukan program prioritas.
Dinsos Pamekasan: Program Simpati Lansia Berakhir Bulan Ini
Program Simpati Lansia di Pamekasan yang memberikan makan gratis bagi warga lanjut usia dihentikan akhir Oktober 2025. Penghentian ini dilakukan demi efisiensi anggaran daerah, meski Dinsos masih menunggu kemungkinan bantuan dari pemerintah pusat.
Diduga sudah Dijamu “Entertain” di Surabaya, Pejabat Sekretariat DPRD Sumenep Batalkan Pengadaan Tablet
Rencana pengadaan tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G senilai Rp500 juta di Sekretariat DPRD Sumenep menuai polemik setelah seorang penyedia merasa dirugikan. Komisi I DPRD memastikan proyek tersebut tidak pernah terealisasi dan menilai pengadaan tidak bersifat urgen bagi tugas kedewanan.
- 1
- 2
- 3
- …
- 5
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.