“Kami menuntut DPRD melakukan pengawasan dan teguran yang bersifat menekan kepada pemerintah desa, dan memberikan rekomendasi kepada bupati untuk menerbitkan peraturan bupati tentang pembebasan biaya BPHTB bagi peserta PTSL sesuai dengan SKB 3 Menteri,” tekannya.
FORMASA
Program PTSL Disorot, Formasa Sebut Pemkab Sampang Abaikan SKB 3 Menteri
“Beban BPHTB masih ditanggung masyarakat secara terhutang. Pemkab Sampang tetap peras masyarakat dengan pajak yang seharusnya bisa dibebaskan,” katanya, Selasa (11/8/2025).
Biaya Sertifikat di Sampang Mahal, Aktivis Desak BPN Cari Solusi
Aktivis yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sampang (Formasa) mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sampang guna menyampaikan keresahan masyarakat terkait rumit pengurusan administrasi dan mahalnya pengurusan sertifikat tanah di daerah itu.
Pelatihan Kerja Dinilai Belum Mampu Tekan Pengangguran di Sampang
Setiap tahun Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sampang menggelar pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat. Namun, hal itu dianggap tidak mampu menekan angka pengangguran.
Formasa Tantang Adu Data dengan Bupati Sampang Soal Mudaratnya Pembangunan JLS
Kritikan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang kian santer dari berbagai kalangan masyarakat, utamanya terkait kebijakan strategis pengambilan pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun 2021-2022 melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan beban bunga yang cukup tinggi.
Sampang Menyandang Predikat KLA tapi Kekerasan Seksual terus Meningkat
Forum Mahasiswa Sampang (FORMASA) mengungkapkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Sampang semakin meningkat. Padahal, Sampang telah menyandang predikat sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) sejak 2022 lalu.
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.