Warga Desa Geger, Bangkalan, mengaku telah membayar biaya PTSL hingga Rp5 juta, namun sertifikat tanah belum juga terbit. Persoalan tersebut diadukan ke BPN Bangkalan untuk meminta kejelasan proses penerbitan sertifikat.
PTSL
Polres Sampang Kawal Dugaan Pungli PTSL
“Tentunya kita akan memberikan atensi terhadap segala kegiatan yang melanggar hukum termasuk praktek Pungli PTSL,” ujarnya, Minggu (24/8/2025).
Program PTSL Disorot, Formasa Sebut Pemkab Sampang Abaikan SKB 3 Menteri
“Beban BPHTB masih ditanggung masyarakat secara terhutang. Pemkab Sampang tetap peras masyarakat dengan pajak yang seharusnya bisa dibebaskan,” katanya, Selasa (11/8/2025).
BPN Keluhkan Minimnya Dukungan Pemkab Sampang dalam Program PTSL 2025
“Jangankan membantu menambah kuota anggaran PTSL. Di Madura, hanya Sampang yang tidak memberikan keringanan BPHTB,” ungkapnya, Selasa (29/7/2025).
Efisiensi Anggaran Pangkas Jatah Penerima PTSL 2025 Sumenep
Program PTSL Sumenep yang direncanakan untuk 20.000 bidang tanah, kini hanya menyisakan 5.895 penerima akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Oknum Perangkat Desa Tlambah Sampang Diduga Tarik Pungli PTSL, per Bidang Tanah Minta Rp500 Ribu
Salah seorang warga Desa Tlambah, yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan, lahan miliknya sudah dilakukan pengukuran dan perlengkapan berkas. Akan tetapi, sampai saat ini sertifikat tanah miliknya belum diberikan. Padahal, dirinya sudah membayar Rp500 ribu per bidang tanah sesuai permintaan oknum perangkat desa setempat.
2025, Target Program PTSL di Sumenep Turun Drastis
Target program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2025 mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun sebelumnya.
3.000 Sertifikat PTSL di Sumenep Belum Dibagikan
Kasubag Tata Usaha BPN Sumenep Dodi Suryamansyah mengatakan, proses penerbitan sekitar 3.000 sertifikat tanah hasil PTSL itu sudah selesai, namun belum diserahkan kepada yang bersangkutan.
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.