Massa dari Gerakan Pemuda Madura (GPM) dan Komunitas Laknat Koruptor (KLK) mengepung kantor Disperkimhub Sumenep untuk menuntut Presiden Prabowo evaluasi Menteri PKP Maruarar Sirait terkait dugaan korupsi BSPS 2024 senilai Rp109 miliar.
Pemerintahan
Jelang Rotasi-Mutasi, Legislatif Soroti Potensi Jual Beli Jabatan di Pamekasan
Rencana rotasi dan mutasi jabatan di Pemkab Pamekasan mendapat sorotan DPRD. Ketua Komisi I minta mutasi bebas praktik jual beli jabatan, sementara Bupati menegaskan proses harus sesuai kinerja dan kebutuhan OPD.
Lantik PPPK, Bupati Pamekasan: Harus Siap Dimutasi ke Instansi Lain!
Delapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2024 resmi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman, Selasa (23/9/2025) di Peringgitan Dalam Pendopo Bupati Pamekasan.
Pelaksanaan Proyek Peningkatan Fasilitas Terminal Trunojoyo Sampang Dinilai Kurang Transparan
Pemprov Jatim gelontorkan Rp800 juta untuk pemeliharaan Terminal Trunojoyo Sampang, namun proyek menuai sorotan karena kurang transparan. Publik menuntut keterbukaan informasi sesuai UU KIP agar penggunaan dana rakyat jelas dan akuntabel.
KUA PPAS APBD-P Pamekasan 2025 Disahkan
DPRD Pamekasan bersama Pemkab Pamekasan resmi menandatangani nota kesepakatan KUA PPAS APBD-P 2025. Penandatanganan ini menegaskan komitmen bersama untuk pembangunan daerah yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.
DPRD Sumenep Tegas Kawal Perda Tembakau, Demi Lindungi Petani dan Ekonomi Daerah
DPRD Sumenep bersama Komisi II menggelar RDP bahas Perda Tembakau dengan melibatkan OPD, akademisi, dan organisasi mahasiswa. Tujuannya memastikan regulasi berpihak pada petani, mengatur tata niaga adil, dan mendorong ekonomi daerah.
Tanggapi Tekanan Pemakzulan Dirinya, Bupati Pamekasan: Saya Tidak Ingin Memenjarakan Rakyat
Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman menanggapi isu pemakzulan yang mencuat. Dia menegaskan pemakzulan kepala daerah hanya bisa dilakukan jika ada pelanggaran berat yang terbukti hukum. Sementara Ach. Suhairi tetap mendesak pemakzulan melalui hak angket DPRD dan menggugat APBD 2025 ke Mahkamah Agung.
Legislator Sesalkan Pernyataan Pihak Pemkab Sampang yang Anggap Pengadaan Kursi Pejabat Rp800 Juta adalah Wajar
Pernyataan Kabag Umum Setda Sampang Diaz Steny yang menyebut pengadaan kursi pejabat senilai Rp846 juta wajar menuai kritik dari Wakil Ketua DPRD Sampang. Iqbal Fatoni menilai kebijakan itu ironis di tengah efisiensi anggaran dan berpotensi melukai perasaan masyarakat.
Proyek PJU di Desa Marparan Sreseh Diduga Fiktif, Warga Akan Laporkan ke Polisi
Proyek PJU di Desa Marparan, Sreseh, Sampang, diduga bermasalah dan terindikasi fiktif. Warga melaporkan ke Polres Sampang karena hanya terpasang tiang tanpa lampu, padahal anggaran Dana Desa 2024 seharusnya untuk 60 unit PJU lengkap.
Bupati Sumenep Bantah Isu Mutasi Pejabat: Fokus pada Kinerja, Bukan Spekulasi
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo membantah isu mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Sumenep. Ia memastikan mutasi baru akan dilakukan setelah penetapan Sekda definitif dan meminta ASN fokus bekerja memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
Dapat Izin dari Kemendagri, Inilah 20 Pejabat Masuk Radar Mutasi dan Rotasi di Pamekasan
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pamekasan Saudi Rahman menjelaskan, ujikom dilakukan untuk menilai kinerja para kepala OPD, apakah masih layak di posisinya atau perlu ditempatkan di instansi lain sesuai kebutuhan bupati dalam menjalankan visi dan misinya.
- Sebelumnya
- 1
- …
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- …
- 60
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.