KABARMADURA.ID | SUMENEP-Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mengganti pengelola pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di Kepulauan Masalembu dari Koperasi Energi dan Ketenagalistrikan (Koperlindo) dengan PLN, dikritik anggota Komisi I DPRD Sumenep Suroyo.
Sebelumnya, Koperlindo menyatakan mundur per 1 Februari 2021 lalu lantaran sudah dua tahun tidak bisa mengelola PLTD akibat mahalnya biaya perawatan. Koperlindo telah lima tahun mengelola PLTD yang memberi pelayanan listrik untuk masyarakat Kepulauan Masalembu itu.
Pengadaan PLTD yang dimulai sejak tahun 2013 itu menghabiskan Rp1 miliar untuk pembelian mesin dan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja (APBD) Sumenep. Sehingga keberadaannya dinilai mubazir jika tidak dikelola kembali.
Anggota Komisi I DPRD Sumenep Suroyo mengatakan, Pemkab Sumenep merencanakan PLN sebagai upaya pengganti itu tidak mudah merealisasikannya. Apalagi jika berkaca pada kepulauan terdekat saja, misalnya di Giliraja Kecamatan Giligenting itu sampai saat ini masih belum optimal.
“Apalagi ke Masalembu itu agak sulit lagi medannya. Kenapa tidak memaksimalkan keberadaan PLTD itu saja, kan sayang jika dibiarkan rusak,” kata dia.
Politisi Partai Gerindra itu menilai, layanan listrik merupakan kepentingan utama, selain untuk masyarakat sendiri, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep juga mendapatkan kesan positif.
“Kalau sudah tahun tidak digunakan, maka pasti rusak itu, seandainya cari pengelola dan disampaikan ke pemkab, bakal bantu perawatan nantinya kan enak, tidak memberatkan,” imbuhnya.
Kepala Bidang (Kabid) Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep Fadholi selaku penanggung jawab mengatakan hal yang sama, yakni sulit menemukan pihak ketiga untuk mengelola PLTD tersebut.
“Kami membuka pengumuman ke beberapa perusahaan, namun hingga sekarang masih tidak ada yang mau,” papar dia.
Jika sudah tidak ada pengelola, maka pihaknya sudah menyerah untuk memaksimalkan PLTD itu, artinya tidak bakal dipakai lagi. Apalagi berhubungan dengan biaya yang juga cukup besar untuk perawatannya.
“Sesuai dengan rencana, bakal diganti denga fasilitas PLN. Peralatan sarana dan prasarana sudah mulai dicicil, termasuk jaringan listrik juga bakal dimaksimalkan tahun depan,” pungkas Fadholi.
Reporter: KM66
Redaktirur: Wawan A. Husna
