Polemik honor pengurus KONI Sampang mencuat setelah pernyataan Disporabudpar bertolak belakang dengan Ketua KONI. Perbedaan keterangan ini memicu desakan audit transparan atas dana hibah olahraga Rp1,7 miliar APBD 2025.
Disporabudpar Sampang
Pesta Perayaan Hari Jadi ke-402 Sampang Dialokasikan Rp55 Juta
Pemkab Sampang mengalokasikan anggaran Rp55 juta untuk perayaan Hari Jadi Kabupaten Sampang ke-402. Dana digunakan untuk kegiatan resmi, ziarah makam pahlawan, serta pagelaran seni dan budaya.
Janji Bonus Belum Cair, Atlet Porprov Sampang Akui Kecewa
Sejumlah atlet Sampang peraih medali di Porprov Jatim 2025 mengaku kecewa karena bonus yang dijanjikan pemerintah daerah belum cair. Pemkab berdalih keterbatasan anggaran.
Pemkab Sampang Terus Berupaya Mengusulkan Pangeran Trunojoyo Jadi Pahlawan Nasional
“Perjuangan Pangeran Trunojoyo tidak bisa dipandang sebelah mata,” katanya, Rabu (20/8/2025).
Pantai Camplong Sampang Sepi Pengunjung, Pengelola Sebut Akibat Kurang Pendampingan
Pantai Camplong menjadi salah satu destinasi wisata andalan Kabupaten Sampang. Namun, akhir-akhir sudah mulai sepi pengunjung, terutama wisatawan dari luar daerah.
Disporabudpar Sampang Mengeluh Kekurangan Pendamping Wisata
Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) mengeluh kekurangan tenaga pendamping wisata. Saat ini, di Kabupaten Sampang hanya memiliki 8 orang pendamping wisata.
Pengusutan Kasus SWP Sampang Berkutat di Penyidikan, Pelapor Mangkir Panggilan Polres
Kendati sudah berjalan sekitar sebulan, proses penanganan hukum atas kasus tragedi tenggelamnya bocah usia 4 tahun di kolam renang Sampang Waterpark (SWP) tidak kunjung ada progres. Hingga saat ini, masih berkutat di penyelidikan Polres Sampang.
Demi Baju Adat, ASN di Sampang Harus Kredit Setahun
Pemerintah Kabupaten (pemkab) Sampan mewajibkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengenakan baju adat pada momentum tertentu. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) setempat, Marnilem.
Disporabudpar Sampang sebut Ripparkab Jadi Instrumen Pemetaan Destinasi Wisata
Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (Ripparkab) mulai disusun sejak tahun 2018 lalu. Mirisnya, sampai saat ini tidak kunjung disahkan menjadi perda.
Meski Naskah Akademik Disusun Sejak 2018, Perda Ripparkab di Sampang Belum Disahkan
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (Ripparkab) di Sampang belum tuntas. Padahal, raperda itu mulai disusun sejak tahun 2021. Namun sampai saat ini belum juga diundangkan.
- 1
- 2
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.