“Misalnya Perda Bangunan Gedung. Ini penting guna mengatur persyaratan teknis, fungsi bangunan, serta peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Pamekasan,” ujarnya.
DPRD Pamekasan
DPRD Setujui APBD-P Pamekasan 2025, Tunggu Evaluasi Gubernur
APBD-P 2025 Pamekasan senilai Rp2,2 triliun resmi disetujui DPRD melalui sidang paripurna. Namun, dokumen anggaran masih menunggu evaluasi Gubernur Jawa Timur sebelum dapat disahkan.
Hanya 7 SPPG di Pamekasan Kantongi SLHS, Legislatif Singgung Keseriusan Pengelola
Hanya 7 dari 40 SPPG di Pamekasan yang sudah kantongi SLHS. Dinkes temukan bakteri pada menu MBG di Tlanakan, legislatif desak pengelola serius penuhi standar keamanan pangan.
Jelang Rotasi-Mutasi, Legislatif Soroti Potensi Jual Beli Jabatan di Pamekasan
Rencana rotasi dan mutasi jabatan di Pemkab Pamekasan mendapat sorotan DPRD. Ketua Komisi I minta mutasi bebas praktik jual beli jabatan, sementara Bupati menegaskan proses harus sesuai kinerja dan kebutuhan OPD.
Puluhan Kopwan di Pamekasan Tidak Aktif, DPRD dan Akademisi Soroti Peran Pemerintah
Sebanyak 72 dari 223 koperasi wanita (kopwan) di Pamekasan tidak aktif. Kondisi ini disoroti ekonom dan DPRD, yang menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendorong keberlanjutan serta pemberdayaan ekonomi perempuan.
KUA PPAS APBD-P Pamekasan 2025 Disahkan
DPRD Pamekasan bersama Pemkab Pamekasan resmi menandatangani nota kesepakatan KUA PPAS APBD-P 2025. Penandatanganan ini menegaskan komitmen bersama untuk pembangunan daerah yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Terusik Ompreng Haram, Warga Madura Diminta Tenang
Dugaan ompreng program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengandung minyak babi memicu perhatian publik di Madura. DPRD, bupati, dan pemerintah daerah meminta masyarakat tetap tenang sambil menunggu hasil uji laboratorium resmi BPOM dan MUI agar kepastian halal dapat dijamin.
Tanggapi Tekanan Pemakzulan Dirinya, Bupati Pamekasan: Saya Tidak Ingin Memenjarakan Rakyat
Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman menanggapi isu pemakzulan yang mencuat. Dia menegaskan pemakzulan kepala daerah hanya bisa dilakukan jika ada pelanggaran berat yang terbukti hukum. Sementara Ach. Suhairi tetap mendesak pemakzulan melalui hak angket DPRD dan menggugat APBD 2025 ke Mahkamah Agung.
Belanja Pegawai di Pamekasan Tiba-tiba Dikurangi Rp20,9 Miliar, DPRD: Janggal Datanya!
Anggaran belanja pegawai Pamekasan tahun 2025 dipangkas Rp20,9 miliar dalam PAK. Pemkab menyebut penyesuaian akibat pensiun dan mutasi pegawai, sementara DPRD menyoroti lemahnya perencanaan.
Dana Transfer ke Pemdes Dipangkas, Pemkab Pamekasan Diharap Jadi Leader, Bukan Dealer
Pemangkasan dana transfer dari pusat membuat alokasi anggaran untuk desa di Pamekasan berkurang Rp6,14 miliar. DPRD minta bupati jadi leader, bukan sekadar dealer penyalur dana.
Ketua PKB Pamekasan Tegaskan Pentingnya Aspirasi Masyarakat dalam Perjuangan Partai
Fraksi PKB Pamekasan menggelar Dialog dan Penyerapan Aspirasi Publik untuk menyerap masukan masyarakat, terutama mahasiswa dan pemuda. Ali Wafa Subki menekankan aspirasi rakyat harus menjadi barometer perjuangan partai.
- Sebelumnya
- 1
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- 24
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.