Siswa di Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, mengalami keracunan usai menyantap makanan program makan bergizi gratis (MBG). Pihak dapur siap bertanggung jawab, sementara DPRD Pamekasan minta evaluasi pengelolaan dapur MBG.
DPRD Pamekasan
34 Dapur MBG di Pamekasan Siap Beroperasi
Sebanyak 34 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pamekasan ditargetkan beroperasi pada 15 September 2025. Koordinator Wilayah MBG menyebut administrasi sudah rampung dan tinggal menunggu arahan pusat.
Demo Pamekasan Aman Terkendali, Tuntutan Demonstran Dikawal ke Pusat
Aliansi Mahasiswa Pamekasan menggelar demonstrasi di DPRD menyoroti tunjangan fantastis anggota dewan dan kematian driver ojol Affan Kurniawan. DPRD Pamekasan menyatakan komitmen menindaklanjuti tuntutan hingga ke pemerintah pusat.
RPJMD 2025-2029 Rampung, Arah Baru Pembangunan Pamekasan
Politisi PPP itu menekankan bahwa RPJMD bukan hanya sekadar dokumen teknokratis, melainkan harus menjadi pedoman strategis yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah.
Perda Tembakau Pemprov Jatim Belum Bisa Diterapkan, Sementara Pamekasan Pakai Regulasi Lama
Oleh karena itu, untuk sementara tata niaga tembakau di Pamekasan masih berpedoman pada Perda Pamekasan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengusahaan Tembakau.
Dua Balita Meninggal, Campak Ancam Pamekasan
Dua balita di Pamekasan meninggal dunia diduga akibat campak. Dinkes mencatat kasus campak terus meningkat hingga mencapai 288 suspek dengan 144 positif.
DPRD Pamekasan Minta Gudang Tingkatkan Pembelian Tembakau
Legislatif Pamekasan minta gudang tingkatkan pembelian tembakau dan harga di atas BPP, agar hasil panen petani terserap tuntas dan menguntungkan.
Berdalih Masih Dibahas, Draf KUA-PPAS APBD Pamekasan 2026 Belum Rampung
Diakuinya, setelah dokumen KUA-PPAS perubahan itu dibahas tuntas bersama legislatif, barulah pembahasan KUA-PPAS APBD 2026 akan difinalisasi dan disampaikan secara resmi ke DPRD.
Draft KUA-PPAS Perubahan Belum Selesai, Sekda Pamekasan Berdalih Masih Cari Formulasi akibat Defisit
Draft Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 belum diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan.
Tiga Lokasi Calon Kantor DPRD Pamekasan Baru Belum Ditentukan
Menurut ya, kajian tersebut penting untuk menentukan lokasi paling tepat, lalu dari sisi teknis maupun kebutuhan kelembagaan DPRD.
8 PMI Ilegal Dideportasi, DPRD Pamekasan Soroti Kesejahteraan Pekerja
Wakil Ketua DPRD Pamekasan Moh. Khomarul Wahyudi mengatakan, adanya PMI ilegal di Pamekasan itu mengindikasikan ketidakmampuan pemerintah kabupaten (pemkab) setempat dalam menyerap atau menciptakan tenaga kerja secara mandiri.
- Sebelumnya
- 1
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- 24
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.