Ketua Komisi II DPRD Sumenep Irwan Hayat menegaskan, pihaknya telah menerima laporan yang sangat substansial mengenai pelanggaran hak-hak dasar pekerja di PT. Sumekar Line. Pihaknya akan segera memanggil direksi perusahaan milik Pemkab Sumenep itu untuk dimintai pertanggungjawaban.
DPRD Sumenep
DPRD Sumenep Desak Perbup Kenaikan Tarif Abonemen PDAM Dipercepat
Anggota Komisi II DPRD Sumenep Juhari menegaskan, pihaknya mendukung penuh rencana kenaikan tarif tersebut. Namun, itu juga harus didukung dengan kesiapan teknis dan administratif.
Belum Cair, Komisi IV DPRD Sumenep Janji Kawal Pencairan Dana Porprov 2025
Mulyadi menilai keterlambatan pencairan dana itu dapat mengganggu persiapan para atlet menuju porprov. Sehingga diperlukan upaya secara khusus, seperti berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Digelar di Hari Aktif dan Jam Kerja, Legislator Sumenep Soroti Gelaran Festival Jaran Serek
Anggota Komisi I DPRD Sumenep Hairul Anwar menegaskan, event budaya, seperti Festival Jaran Serek, sebaiknya dijadwalkan pada hari libur atau di luar jam kerja. Dia khawatir pelaksanaan di hari aktif dapat mengganggu efektivitas kerja aparatur sipil negara (ASN) dan aktivitas pendidikan di sekolah.
3 BUMD Dinilai Bebani Daerah, Politisi PKB: Jangan hanya Jadi Tempat Parkir Jabatan
Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Rasidi, menyatakan, tiga BUMD itu nyaris tidak memberikan kontribusi apa pun terhadap PAD. Padahal, BUMD ini dibentuk dengan mandat utama untuk menopang pembangunan daerah melalui aktivitas bisnis yang produktif.
Karyawan Kapal DBS III Tidak Digaji Dua Tahun Mengeluh ke DPRD Sumenep
Terdapat 67 karyawan yang mengaku tidak digaji selama dua tahun. 21 karyawan di antaranya bertugas di wilayah daratan, sementara sisanya adalah anak buah kapal (ABK). Mereka mendatangi kantor DPRD Sumenep, Senin (5/5/2025), untuk mengadukan permasalahan tersebut.
DPRD Sumenep Komitmen Perjuangkan Kesejahteraan Buruh
Menurut Zainal, buruh sebagai tulang punggung pembangunan daerah dan bangsa. Sebab itu, mereka sudah seharusnya mendapatkan hak-haknya secara adil, baik dalam hal upah layak, perlindungan sosial, hingga jaminan keselamatan kerja.
DPRD Sumenep Getol Suarakan Akses Kesehatan Merata
Menurutnya, DPRD Sumenep memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan bahwa masyarakat memahami manfaat program JKN, serta mengetahui cara mengakses layanan kesehatan secara optimal.
DPRD Sumenep Tidak Langsung Laporkan Temuan Kasus BSPS ke Kejari
Komisi III DPRD Sumenep telah menutup posko pengaduan kasus dugaan penyimpangan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2024.
DPRD Sumenep Minta Perumda Air Minum Sumekar Serius Penuhi Target PAD
Komisi II DPRD Sumenep menekankan agar Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Sumekar harus mampu memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD) yang telah ditetapkan, yakni Rp300 juta.
DPRD Sumenep Buka Posko Pengaduan Kasus BSPS, Mayoritas Aduan dari Kepulauan
Menurutnya, pengaduan dibuka untuk menampung semua laporan masyarakat tanpa kecuali, terutama bagi mereka yang merasa ada penyimpangan dalam pelaksanaan program BSPS. Posko pengaduan ini akan berlangsung selama 10 hari.
- Sebelumnya
- 1
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- 26
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.