Beberapa hari terakhir, hujan mengakibatkan puluhan hektare lahan pertanian yang terendam banjir. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep diminta serius menjamin keamanan panen petani.
Legislator Sumenep
Legislator Sumenep Tidak Sabar Ingin Proyek Sumur Resapan Terelisasi
Di Sumenep saat ini, hujan hampir setiap hari, area Taman Adipura atau yang biasa disebet Taman Bunga juga sering terjadi genangan air.
Legislator Sumenep Desak DPMD Tingkatkan IDM dengan Bangun Jaringan
Meski indeks desa membangun (IDM) di Sumenep mengalami peningkatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep akui masih jauh dari yang ditargetkan.
Legislator Sumenep Tuntut Pengelolaan Lumpur Tinja Lebih Dioptimalkan
Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep M. Ramzi meminta instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) dikelola lebih maksimal karena kegiatannya dianggarkan secara khusus.
Legislator Sumenep Minta OPD Kreatif, Tidak Melulu Proyek
Tahun 2024, kegiatan normalisasi sungai di beberapa lokasi rawan genangan dan banjir di Sumenep tidak dianggarkan.
Banyak Temukan Masalah, Legislator Sumenep Tekankan Cek Ulang Hasil Proyek Bangunan Sekolah
Pelaksanaan program yang dianggarkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Sumenep tahun 2023 terhadap beberapa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) naungan Disdik Sumenep diklaim sudah selesai.
Legislator Sumenep Minta Pemkab Hidupkan 738 Koperasi Mati
Masalah banyaknya koperasi mandek di Sumenep pada tahun 2023 sulit teratasi.
Legislator Sumenep: BK BUMDes Harus Dievaluasi
Setiap tahun, badan usaha milik desa (BUMDes) di Sumenep sudah mendapatkan bantuan keuangan (BK), baik dari pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, salah satu kategori penerimanya adalah desa yang mengembangkan potensi wisata.
Legislator Sumenep Minta Tomas Dilibatkan Menekan Angka HIV
Terus naiknya jumlah penderita HIV di Sumenep, menurut anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Samioddin, pemerintah daerah harus aktif berkoordinasi dengan tokoh masyarakat.
Legislator Sumenep Minta Pendataan Perusahaan Tidak Bayar Karyawan sesuai UMK
Upah minimum kabupaten (UMK) Sumenep tahun 2024 naik sebesar 3,32 persen dari tahun sebelumnya. Dari Rp2.176.819 di tahun 2023 menjadi Rp2.249.113 di tahun 2024.
Kerap Bermasalah, Legislator Sumenep: Pelayanan Puskesmas Memang Butuh Evaluasi
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Samioedin mengakui bahwa kinerja pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) banyak yang harus dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep.
- Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.