Perubahan tata kelola pupuk bersubsidi di Pamekasan masih menimbulkan kekhawatiran petani terkait harga jual di atas HET. Kejari menegaskan ada ancaman pidana bagi pelanggaran distribusi pupuk subsidi.
Pupuk Bersubsidi
Masalah Pupuk Bersubsidi di Pamekasan: Dijual di Atas HET hingga Kesalahpahaman Petani
Masalah pupuk bersubsidi di Pamekasan masih terus terjadi, mulai dari penjualan di atas HET hingga kesalahpahaman petani soal sasaran penerima dan penggunaan pupuk berimbang.
Mahasiswa Geruduk Ruang Kepala Disperta KP Sampang, Soroti Harga Pupuk dan Dugaan Hilangnya Alsintan
Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Disperta KP Sampang menyoroti mahalnya harga pupuk bersubsidi di atas HET dan dugaan hilangnya bantuan alsintan hand traktor yang merugikan petani.
Harga Pupuk Subsidi Turun, DKPP Pamekasan Segera Lakukan Langkah Ini
Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan harga pupuk bersubsidi langsung jadi atensi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Pamekasan. Yakni, secara khusus menyesuaikan harga eceran tertinggi (HET), ketika surat keputusan resmi dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI diterimanya.
Semua Poktan Desa Karang Penang Onjur Diduga Jual Pupuk Subsidi di Atas HET, KP3 Sampang: Silahkan Saja Dilaporkan!
Dugaan pelanggaran semua poktan di Desa Karang Penang Onjur itu direspon oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Sampang. Pengarah KP3 Sampang Yuliadi Setiawan mengatakan, kelompok tani tidak boleh menjual pupuk subsidi di atas HET.
Tabrak Aturan, Poktan Desa Karang Penang Onjur Sampang Diduga Jual Pupuk Subsidi Di Atas HET
Semua kelompok tani (Poktan) di Desa Karang Penang Onjur, Kecamatan Karang Penang, Sampang diduga kuat menabrak aturan penebusan pupuk bersubsidi yang merugikan para petani. Mereka menjual pupuk bersubsidi kemasan 50 kilogram (kg) di atas harga eceran tertinggi (HET). Praktik ini melanggar Keputusan Menteri Pertanian Nomor 644/KPTS/SR.310/M.11/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2025.
Datang Lagi, Mahasiswa Sampang Tagih Janji Persoalan Pupuk Bersubsidi
Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Sampang (BEMSA) kembali mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang guna menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran pendistribusian pupuk bersubsidi.
Tengarai Pupuk Subsidi Dimanfaatkan Mafia, Mahasiswa Sampang Tuntut Pembentukan Satgas
Masyarakat kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Salah satu penyebabnya, dikarenakan proses penyalurannya yang tidak tepat sasaran. Tidak sampai kepada para petani yang berhak. Lonjakan harga pupuk yang dijual juga berdampak pada para petani yang tidak mampu menebus.
Serapan Pupuk Bersubsidi di Pamekasan Belum Capai 90 Persen
Per awal Desember, serapan pupuk bersubsidi di Pamekasan belum menyentuh 90 persen. Padahal, sudah memasuki musim tanam padi dan jagung.
Serapan Pupuk Bersubsidi di Pamekasan Masih di Bawah 50 Persen
Hingga saat ini serapan pupuk bersubsidi di Pamekasan belum mencapai 50 persen. Hal itu disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Produksi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan Andi Ali Syahbana, Rabu (9/10/2024).
Mafia Pupuk Bersubsidi Diduga Masih Berkeliaran, Legislatif Ingatkan Pemkab
“Tetapi untuk pengawasan dan penjualan bukan wilayah kami, itu instansi lain seperti Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan (Diskop UKM dan PP) Sumenep,” kata dia.
- 1
- 2
- 3
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.