Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep mengingatkan masyarakat bahwa pasien yang memilih pulang atas permintaan sendiri (APS) atau pulang paksa tanpa izin dokter tidak akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
UHC
Berharap BPJS Kesehatan Memahami, Pj Bupati: Tunggakan Pasti Dibayar
“Dana transfer masih belum masuk semua, harapan kami bulan Januari dan Februari, sampai Maret belum ada tanda-tanda. Kalau anggaran sudah masuk akan bayar, hanya perlu pemahaman BPJS Kesehatan,” ujar Pj Bupati Pamekasan Masrukin.
Warga Minta Bupati Sumenep Lanjutkan Program UHC
Program Universal Health Coverage (UHC) mendapatkan penilaian positif dari warga Sumenep. Mereka menilai program itu sangat membantu meringankan beban masyarakat di bidang kesehatan dan meminta program itu terus dilanjutkan.
Pemkab Pamekasan Tunggak UHC Rp41 Miliar, BPJS Kesehatan: 2023 Juga Sisakan Utang!
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menunggak pembayaran iuran ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selama enam bulan terakhir, yakni dari Juli hingga Desember 2024.
Anggaran UHC Pemkab Sumenep 2025 Dinaikkan Rp5 M
Anggaran program Universal Health Coverage (UHC) atau bantuan iuran khusus kepesertaan penerima bantuan iuran daerah (PBID) Sumenep tahun 2025 dinaikkan. Jika pada tahun 2024 dianggarkan Rp87 miliar, di tahun 2025 mendatang menjadi sekitar Rp92 miliar.
Perbup Pamekasan tentang UHC Diubah, Penikmat Harus Terdaftar DTKS
“Revisi perbup ini dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan valid sesuai dengan segmentasi kepesertaan,” ujarnya kepada Kabar Madura, Senin (8/7/2024).
Hadirkan Pelayanan Kesehatan Gratis Lewat UHC, Kepemimpinan Bupati-Wabup Sumenep Patut Diapresiasi
Semua program unggulan Bupati Achmad Fauzi dan Wakil Bupati Sumenep Dewi Khalifah yang paling dirasakan dan menjadi perhatian masyarakat yakni di bidang kesehatan. Apalagi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Demi UHC, Pemkab Pamekasan Atasi Masalah NIK Tidak Sinkron dalam 10 Menit
Sebanyak 7.332 warga Pamekasan masuk sebagai cakupan baru layanan universal health coverage (UHC). Jumlah tersebut masuk dalam jangka waktu 7 Januari 2023 hingga 12 Februari 2023. Namun dari jumlah itu, terdapat 781 nomor induk kependudukan (NIK) yang tidak sinkron.
Pamekasan Mulai Terapkan UHC, Faskes Cakupan Dipantau Berkala
Hari pertama pelaksanaan universal health coverage (UHC), BPJS Kesehatan Pamekasan langsung memonitoring 10 fasilitas kesehatan (faskes) di Pamekasan. Namun dalam penerapan UHC, terdapat 26 faskes di Pamekasan yang dipastikan melayani. Dari 10 faskes yang dimonitoring itu, BPJS tidak menemukan kelemahan berarti.
- Sebelumnya
- 1
- 2
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.