DPRD Sumenep menyoroti LKPj 2025, menilai kinerja pemerintah positif namun pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan masih menjadi perhatian.
Berita Terbaru
Kabar Madura
KNMP Sumenep Diusulkan ke Tiga Wilayah Pesisir, Dorong Ekonomi Nelayan
Pemkab Sumenep mengusulkan program KNMP di tiga wilayah pesisir untuk memperkuat ekonomi nelayan dan pengembangan sektor kelautan.
Diversifikasi Lahan, Petani Tembakau Pamekasan Didorong Tanam Bawang Merah
Program diversifikasi lahan di Pamekasan mendorong petani tembakau menanam bawang merah untuk menambah penghasilan dan meningkatkan kualitas hidup.
Respons Kritik Publik, Satgas MBG dan Korwil BGN Pamekasan Dorong Legalitas SPPG
Satgas MBG dan Korwil BGN Pamekasan mendorong percepatan legalitas SPPG sebagai respons kritik publik. Baru sekitar 20 persen SPPG yang izinnya lengkap.
Pasar KLD Sepi, Pemkab Bangkalan Dorong Pedagang Manfaatkan Marketplace
Pasar Ki Lemah Duwur Bangkalan kian sepi pengunjung. Pedagang mengeluh pendapatan menurun, sementara Pemkab mendorong pemanfaatan marketplace sebagai solusi.
Kecamatan Proppo Masuk Zona Merah Rawan Narkoba, Bupati Pamekasan Siapkan Skema Pencegahan
Satu kecamatan di Pamekasan masuk zona merah rawan narkoba. Bupati KH Kholilurrahman siapkan skema pencegahan berbasis desa dengan melibatkan masyarakat dan BNN Jawa Timur.
Konfercab Berjalan Lancar, H. Badri Khumaini Terpilih Jadi Ketua GP Ansor Pamekasan 2026-2030
Pimpinan Cabang (PC) GP Ansor Pamekasan sukses menggelar Konferensi Cabang (Konfercab) XI di kantor PCNU setempat, Jalan R Abdul Aziz Nomor 95 Pamekasan, Kamis (30/4/2026). H. Badri Khumaini terpilih sebagai ketua badan otonom Nahdlatul Ulama (NU) itu selama empat tahun ke depan.
Perkuat Sinergitas, Kapolres Pamekasan Pimpin Apel Gelar Pasukan Sabuk Kamtibmas 2026
Guna memastikan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga, Kapolres Pamekasan AKBP Hendra Eko Triyulianto memimpin langsung Apel Gelar Pasukan Sabuk Kamtibmas di Lapangan Mapolres Pamekasan, Kamis (30/4/2026) pagi.
Meningkatkan Ekonomi Umat dengan Kebijakan DAM Haji Dilaksanakan di Tanah Air
Kebijakan terbaru melalui Surat Edaran Kementerian Haji dan Umrah RI Nomor S-50/BN/2026 tentang pilihan jenis haji dan pelaksanaan pembayaran dam yang membuka opsi penyembelihan dam haji tamattu’ dan qiran di tanah air bukan sekadar perubahan teknis ibadah, tetapi juga memiliki implikasi strategis terhadap pembangunan ekonomi umat. Kebijakan ini memberi ruang reinterpretasi praktik keagamaan yang sebelumnya sangat terpusat di Tanah Suci, menjadi lebih kontekstual dengan kebutuhan nasional.
MBG Jadi Sumber Sampah Baru, DLH Bangkalan Wacanakan Tarik Retribusi Rp200 Ribu per SPPG
DLH Bangkalan wacanakan retribusi Rp200 ribu per dapur SPPG akibat tingginya produksi sampah. Kebijakan masih dibahas sambil menunggu dasar hukum.
Diskop Umdag Bangkalan Kaji Rencana Kawasan Pecinan Jadi Pusat Kuliner Malam
Diskop Umdag Bangkalan mengkaji rencana pengembangan kawasan Pecinan menjadi pusat kuliner malam guna mendorong pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal.
- Sebelumnya
- 1
- …
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- …
- 1,127
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.