Pemkab Pamekasan bersama DPRD melakukan koordinasi langsung ke BPJS Kesehatan pusat untuk memperjuangkan hak layanan kesehatan lebih dari 86 ribu warga yang terancam kehilangan kepesertaan BPJS pada 2026.
BPJS Kesehatan
Lengkap! Ini Daftar Operasi yang Tidak Bisa Ditanggung BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan memberikan jaminan layanan kesehatan bagi seluruh warga, namun tidak semua tindakan medis ditanggung. Ketahui daftar lengkap operasi yang tidak ditanggung BPJS, serta jenis operasi yang tetap mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan nasional.
Anggota DPRD Pamekasan Rasyid Fansory Kritik Biakes Maskin: Tidak Adil dan Tak Sinkron dengan JKN
Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan, Abd Rasyid Fansory, menilai program Biakes Maskin milik Pemprov Jatim belum berjalan adil karena hanya berlaku di rumah sakit milik provinsi. Dia berharap RSUD Smart Pamekasan juga ditunjuk sebagai penerima manfaat pada 2026 agar layanan kesehatan bagi masyarakat miskin lebih merata dan selaras dengan program JKN.
Alfian Klaim Janggal ke BPJS Kesehatan, Banyak Tindakan Persalinan Berujung Operasi Sesar
Marsuto Alfianto mengungkap dugaan kejanggalan dalam klaim pembayaran BPJS Kesehatan di Pamekasan. Ia meminta DPRD menelusuri praktik rumah sakit dan mendesak Pemkab segera melunasi tunggakan Rp43 miliar ke BPJS.
1,3 Juta Warga Gunakan Layanan Kesehatan, DPRD Pamekasan Minta UHC Non Cut Off
Komisi IV DPRD Pamekasan mendesak agar skema Universal Health Coverage (UHC) non cut off tetap dipertahankan. Sepanjang 2025, layanan kesehatan di Pamekasan telah mencapai lebih dari 1,3 juta kunjungan dengan biaya pelayanan mencapai Rp280,9 miliar.
Tidak Layak, 7.060 Warga Pamekasan Dikeluarkan dari Penerima PBI JK
Sebanyak 7.060 warga Pamekasan resmi dicoret dari daftar penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) karena tidak lagi memenuhi kriteria. Dinsos Pamekasan mencatat, sistem penghapusan dan penambahan kini berbasis data nasional agar bantuan tepat sasaran.
Pamekasan Berlakukan UHC Cut Off, 8.174 Dikeluarkan sebagai Peserta PBID
Pemerintah Kabupaten Pamekasan resmi memberlakukan sistem UHC cut off mulai 1 Oktober 2025. Kebijakan ini diterapkan karena tingkat keaktifan peserta BPJS Kesehatan baru mencapai 79,14 persen. Sebanyak 8.174 peserta PBID dinyatakan tidak aktif, sementara tunggakan iuran mencapai Rp41 miliar.
UHC Pamekasan Dihentikan Sementara, Ketua DPRD Minta Warga Segera Urus BPJS
Program UHC Pamekasan dihentikan sementara akibat penurunan dana daerah. Ketua DPRD minta warga segera urus BPJS agar layanan kesehatan tetap lancar.
RSUD SMart Pamekasan Sediakan Wadah Aduan dan Informasi BPJS Kesehatan
RSUD SMart Pamekasan menyediakan layanan informasi dan pengaduan BPJS Kesehatan melalui PIPP. Layanan ini memudahkan pasien mengakses informasi dan menyampaikan keluhan sesuai aturan BPJS sejak 2018.
Selamatkan UHC Gerbang Salam: Hadiah Nyata Kemerdekaan bagi Rakyat Pamekasan
Jika tidak segera diatasi, maka layanan kesehatan gratis yang sudah dinikmati masyarakat bisa terhenti. Inilah saat yang paling tepat untuk mengingatkan pemerintah bahwa menyelamatkan UHC adalah hadiah kemerdekaan yang paling nyata dan bermakna bagi rakyat.
Layanan Kerap Dikeluhkan Masyarakat, BPJS Kesehatan Pamekasan: Laporkan jika Ada Perlakuan Diskriminasi
Menanggapi hal itu, Humas BPJS Kesehatan Pamekasan Ary Udiyanto mengatakan, pihaknya terbuka dengan semua keluhan dari peserta BPJS. Menurutnya, apabila ada perlakuan yang dianggap merugikan pasien, pihaknya siap melakukan pendampingan.
- Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- 4
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.