Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang akan segera menarik pajak 5 persen terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang memiliki omzet di atas Rp5.000.000. Namun, hingga kini pihaknya belum memiliki data potensinya.
BPPKAD Sampang
Alokasi DAK Sampang 2024 Berkurang hingga Rp9,7 Miliar
Transfer dana alokasi khusus (DAK) untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang dari pemerintah pusat tahun ini dipastikan berkurang dari jatah tahun sebelumnya. Pengurangan itu hingga Rp9,7 miliar.
Capaian Retribusi Daerah di Sampang Gagal Penuhi Target
Capaian pendapatan retribusi daerah 2023 di Sampang gagal memenuhi target, yakni hanya mencapai sekitar 66 persen. Sementara target yang ditetapkan sebesar Rp28.334.998.000.
Pemkab Sampang Bersiap Jual Aset Seharga Rp3 M di Surabaya
Aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang dipastikan mengalami penyusutan. Hal itu dikarenakan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang telah merencanakan untuk melepas atau menjual salah satu aset berupa tanah dan bangunan mis di wilayah Surabaya.
Target Retribusi Daerah di Sampang Terancam Tidak Terpenuhi
Memasuki akhir tahun 2023, target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi daerah terancam tidak terpenuhi. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang menyampaikan, per November, capaian pendapatan dari retribusi daerah masih berada di angka 66,32 persen dari target.
Hampir Tutup Tahun, BPPKAD Sampang Yakini PAD Bisa Penuhi Target
Jelang tutup tahun anggaran 2023, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang optimistis bisa memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD) Rp320.986.119.666. Saat ini sudah mencapai 84,07 persen dari target atau Rp269.852.472.039 per November 2023.
PAD dari Pajak Restoran Capai 77 Persen, BPPKAD Sampang: Target Cukup Tinggi
Memasuki triwulan akhir, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak restoran atau rumah makan di Sampang masih mencapai 77 persen dari target yang telah ditentukan.
Meski Berencana Akan Menarik Pajak, Ternyata BPPKAD Belum Kantongi Data Pendapatan PKL di Kawasan Monumen Sampang
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang berencana akan menarik pajak terhadap pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Monumen Sampang. Namun, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang menyampaikan bahwa penarikan pajak itu hanya berlaku bagi PKL berpendapatan di atas Rp3,5 juta per bulan.
Rencanakan Penarikan Pajak PKL di Kawasan Monumen Sampang, BPPKAD: Itu untuk Tingkatkan PAD
Isu rencana penarikan pajak terhadap pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Monumen Sampang terus berlanjut. Di tengah gelombang penolakan dari PKL, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) justru menyebut bahwa itu sudah ditetapkan lama.
29 Pustu di Sampang Tidak Kantongi Sertifikat Kepemilikan Lahan
Puluhan puskesmas pembantu (pustu) di Kabupaten Sampang tidak mengantongi sertifikat kepemilikan lahan. Dari 59 pustu yang ada, hanya 30 pustu yang memiliki sertifikat kepemilikan lahan.
Agar Tidak Dipotong, Pemkab Sampang Janji Tidak Ulangi Salah Hitung Anggaran
Memasuki triwulan ketiga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang sedang bersiap-siap untuk perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (PAPBD) tahun 2023. Pada perubahan anggaran keuangan (PAK) tahun ini pemerintah harus merelokasi anggaran.
- 1
- 2
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.