Sumenep memperkuat pembangunan desa melalui program Desa Cantik berbasis data akurat, guna memastikan kebijakan tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Kebijakan Publik
Anggaran Pemberantasan Rokok Ilegal 2026 Belum Jelas, Satpol PP Sumenep Tunggu Kepastian
Setelah anggaran Rp460 juta pada 2025, program pemberantasan rokok ilegal di Sumenep tahun 2026 belum jelas. Satpol PP masih menunggu kepastian alokasi dana.
Pemkab–DPRD Sumenep Perkuat Sinergi, Dorong Pembangunan Berkelanjutan
Pemkab dan DPRD Sumenep memperkuat sinergi untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga ekonomi kerakyatan.
Rektor UIN Madura Nilai Setahun Kepemimpinan Bupati Pamekasan Mulai Akomodasi Peran Akademisi
Rektor UIN Madura menilai setahun kepemimpinan Bupati Pamekasan mulai melibatkan akademisi dalam kebijakan, meski masih terkendala defisit anggaran.
UNIBA Madura Hidupkan Tradisi Kajian, Akan Kawal dan Kritis terhadap Kebijakan Pemerintah
Rektor UNIBA Madura Prof. Rachmad Hidayat menegaskan mahasiswa harus menjaga daya kritis dan tradisi kajian akademik dalam mengawal kebijakan publik secara objektif, berbasis data, dan beretika.
Aktivis Minta Audit Ratusan Juta Anggaran Pelatihan Ketenagakerjaan di Sampang
Pemerintah Kabupaten Sampang mengalokasikan anggaran Rp900 juta dari DBHCHT APBD 2026 untuk program pelatihan ketenagakerjaan. Namun, efektivitas program dipertanyakan karena hanya melibatkan 64 peserta.
Sekda Sampang Tekankan Sinergi OPD dan Camat untuk Sukseskan Perda KTR
Pemkab Sampang meminta OPD dan para camat mendukung penuh implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Pembentukan Satgas KTR ditegaskan sebagai komitmen pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok dan memastikan aturan berjalan efektif hingga tingkat kecamatan dan desa.
LHKP Muhammadiyah Sampang Minta Pemkab Lebih Sensitif Terhadap Aspirasi Masyarakat soal Pilkades
LHKP Muhammadiyah Sampang mengeluarkan pernyataan resmi pasca aksi demonstrasi terkait penundaan Pilkades. Mereka meminta pemerintah dan elit politik lebih sensitif terhadap aspirasi masyarakat serta mengutamakan dialog demi menjaga demokrasi desa.
Perkasa Pamekasan Desak Pemkab Aktifkan Kembali Program UHC Prioritas
Perkasa desak Pemkab Pamekasan aktifkan kembali UHC prioritas demi pemerataan akses kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Dinsos Pamekasan: Program Simpati Lansia Berakhir Bulan Ini
Program Simpati Lansia di Pamekasan yang memberikan makan gratis bagi warga lanjut usia dihentikan akhir Oktober 2025. Penghentian ini dilakukan demi efisiensi anggaran daerah, meski Dinsos masih menunggu kemungkinan bantuan dari pemerintah pusat.
HMI Kritik SE Pemkab Sampang soal HSN 2025, Dinilai Hanya Seremonial
HMI Sampang mengkritik Surat Edaran Pemkab Sampang tentang peringatan Hari Santri Nasional 2025 yang dinilai hanya bersifat seremonial tanpa kebijakan nyata bagi santri dan pesantren.
- 1
- 2
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.