Fatwa MUI agar publik memboikot produk terafiliasi Israel, cukup menguntungkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Pelaku UMKM
Minim Anggaran, Pemkab Sumenep Tiadakan Legalitas Merek dan Halal
Program fasilitasi sertifikat halal dan legalitas merek pada 2023 sudah tidak ada harapan. Sebab, program yang akan diusulkan pada perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2023 itu tidak terkabulkan.
Bina Pelaku UMKM Melek Legalitas Produk, Cara Mubayyinah Mengubah Pola Pikir Masyarakat
Masih banyak pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Pamekasan khususnya di daerah pelosok menganggap bahwa legalitas suatu usaha belum menjadi prioritas yang dianggap penting. Hal itu diakui oleh pembina UMKM asal Desa Kaduara Barat, Kecamatan Larangan, Mubayyinah.
Pelaku UMKM Sebut Pemkab Pamekasan Tebang Pilih Beri Bantuan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan memiliki program andalan di bidang ekonomi, yaitu wirausaha baru (WUB). Program itu bukan hanya sekadar memberikan pelatihan kerja, melainkan juga memberikan bantuan alat menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan milik negara maupun swasta.
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.